JAKARTA (Arrahmah.com) – Majelis Mujahidin menilai sikap PDIP yang hendak memata-matai para khatib Jumat adalah tindakan inkonstitusional dan dapat memancing konflik horizontal yang berbau Suku Agama Antar Ras (SARA).
“PDIP telah memosisikan diri sebagai musuh Islam dan kaum Muslimin,” tegas Ketua Lanah Tanidziyah Majelis Mujahidin ustadz Irfan S. Awwas kepada redaksi Jumat.
Selain itu, dia menilai sikap demikian menunjukan ketakutan bahwa calon presiden (capres) yang disebut oleh Megawati Si Krempeng Jokowi bakal dikalahkan oleh pasangan kompetitornya, Prabowo-Hatta.
Sementara bagi para khatib, imbuh ustadz Irfan, kasak kusuk PDIP tersebut sebagai tes uji nyali, menghadapi arogansi premanisme banteng congor putih.
“Beranikah mereka berterus terang dengan kebenaran? Bagi umat Islam, jangan lagi beri kesempatan bagi PDIP untuk berkuasa, karena selama pemerintahan Megawati Indonesia dijadikan negeri premanisme, aset negara dijual dan masyarakat dimotivasi melakukan segala hal yg diharamkan agama,” pungkasnya
Sebelumnya telah diberitakan, Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDIP Jakarta Timur, William Yani menginstruksikan kader dan pendukung Jokowi untuk memantau atau memata-matai khutbah Jum’at.
Lewat akun berita PDIP di twitter @news_pdip, pada Kamis, (29/5/2014), William Yani yang juga anggota DPRD DKI Jakarta ini menginstruksikan kepada kader dan pendukung Jokowi pada saat Sholat Jum’at untuk memantau penceramah.
Tidak hanya itu, William Yani yang seorang Kristiani ini meminta para pendukung Jokowi membawa alat perekam saat ceramah sholat Jum’at berlangsung.
Pernyataan ini dikecam oleh warga pengguna sosial media, mereka menganggap keterlaluan apa yang dilakukan oleh pendukung Jokowi ini. (azm/arrahmah.com)
