JAKARTA (Arrahmah.com) – Mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi mengingatkan agar konflik terkait Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Bekasi tidak diarahkan pada pencabutan Surat Keputusan Bersama tiga menteri, apalagi menjurus pada islamophobia.
“Karena kalau SKB dicabut akan mengundang ekses yang lebih luas dari sekadar peristiwa Bekasi. Acuan nasional menjadi tidak ada, dan daerah membuat aturan sendiri-sendiri yang menjadi semakin ruwet,” katanya dalam pernyataan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Kamis (16/9/2010).
Menurut Presiden World Conference on Religion for Peace (WCRP) itu, meski dinilai kurang sempurna, bagaimana pun SKB merupakan konsensus tokoh-tokoh agama. Hasyim menilai saat ini terasa ada pihak yang “mengaduk-aduk” serta “berselancar” di atas peristiwa Bekasi, yang tentunya harus diwaspadai semua pihak.
“Umat beragama harus waspada bahwa selalu ada paham atheisme atau non agama yang mengaduk dan mengkonflikkan antarumat beragama agar agama disfungsi demi kepentingan ideologi atheisme, dan mereka pula yang mengobarkan islamophobia dengan menyusup ke semua agama yang ada,” katanya.
Terkait kesulitan administratif pendirian gereja manakala tidak mencukupi syarat SKB, kata Hasyim, kepala daerah semestinya dapat mengarahkan ke mana dan di mana tempat kebaktian itu seharusnya berada. “Di sisi lain Dirjen Kristen yang merekomendasi terbentuknya sinode jangan terlalu gampang sehingga memperbanyak sekte-sekte dalam agama Kristen yang mengakibatkan setiap sekte minta gereja sediri-sendiri,” katanya.
Dikatakannya, gereja yang berada di bawah Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) saja sudah ratusan jumlahnya, belum yang bernaung di lembaga lain. “Dari sini tercatat bahwa Indonesia merupakan negara terbanyak gerejanya di Asia,” kata Hasyim. (ant/arrahmah.com)
