JAKARTA (Arrahmah.com) – Pemerintah akhirnya memutuskan 1 Ramadan 1433 H jatuh pada 21 Juli 2012. Keputusan itu disampaikan oleh Menteri Agama Suryadarma Ali dalam sidang Itsbat, Kamis Malam (19/7).
“Dengan ucapkan Bismillahirromnanirohim kami tetapkan 1 Ramadan 1433 jatuh pada Sabtu 21 Juli 2012,” ujar Menteri Agama, Suryadarma Ali saat memutuskan sidang Istbat di gedung Kemenag, Jl MH Thamrin, Jakarta, Kamis (19/7/2012) malam.
Dalam sidang tersebut sejumlah organisasi Islam seperti Persis, Dewan Masjid Indonesia dan NU, menyetujui puasa jatuh pada Sabtu. Adapun yang berbeda pendapat dalam sidang itu ialah organisasi FPI dan An-Najat, yang menetapkan hari pertama puasa pada Jumat 20 Juli besok yang mendasari pada kesaksian 4 orang yang disumpah menyatakan melihat Hilal di pos pemantauan Cakung.
“Meskipun beda, tapi kita saling menghargai,” ujar anggota Falaqiyah FPI, Muchsin Alatas dalam sidang Istbat.
Perbedaan Metode Rukyat
Habib Muchsin, menyatakan perbedaan yang terjadi antara pemerintah dengan FPI menurutnya terletak pada perbedaan metode rukyatul hilal. FPI menggunakan metode Sulam An-Niyarain sedangkan pemerintah menggunakan metode Ephemeris.
“Metode Sulami digunakan oleh ulama-ulama tradisional dan sudah cukup lama digunakan, sedangkan metode ephemeris berasal dari barat dan digunakan sebagai navigasi” ungkapnya.
Lanjutnya, memang jika menggunakan metode ephemeris hilal tidak akan berada pada posisi 2 derajat. Namun menurutnya, perbedaan tersebut tetap harus dihargai.
Keputusan itu ditetapkan setelah pembacaan laporan pengamatan hilal oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Binmas), Kementerian Agama, Ahmad Jauhari.
“Laporan rukyat yang masuk ke pusat sebanyak 38 lokasi. Semuanya menyatakan tidak melihat hilal,” ujar Jauhari.
Titik lokasi pemantauan antara lain Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi tenggara, Sulut, Sulawesi tengah, NTT, Bali, NTB, Sulsel, Mamuju, Kalteng, Kaltim, Kalbar, Kaltim, Kalsel, Jatim, DIY, Jateng, hingga Aceh.
Sejumlah tokoh Islam telah hadir di antaranya Ketua Komisi VIII DPR, Ida Fauziah, perwakilan dari BMKG, perwakilan ormas Islam seperti Persis, HTI dan PBNU, dan lembaga Islam seperti MUI, Dewan Masjid Indonesia, Badan Hisab Rukyat, dan ICMI. (bilal/arrahmah.com)
