JAKARTA (Arrahmah.com) – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menilai kebijakan ekonomi Jokowi bersifat liberal. Demikian tegas organisasi mahasiswa itu menyikapi naiknya kembali harga Bahan Bakar Minyak (BBM) premium menjadi Rp 7.300 per liter, sebagaimana dilansir ROL, Ahad (29/3/2015).
Ketua Umum PP KAMMI, Andriyana menyatakan kajian dan analisis oleh organisasinya menyimpulkan, kebijakan ekonomi Jokowi adalah liberal. Hal tersebut secara nyata dibuktikan dengan membebaskan harga minyak ke pasar dan menghilangkan subsidi untuk rakyat. Dengan demikian, sejatinya pemerintah telah melanggar UUD 1945. “Kondisi ekonomi seperti demikian memperlihatkan Jokowi belum juga mampu memimpin negara untuk melaksanakan kewajibannya, yakni melindungi hak atau kemakmuran rakyat,” ujarnya, Ahad (29/3).
BacaJuga
“Rakyat terbelit, KAMMI turun ke jalan, namun presiden kita masih belum mendengarkan. Mungkin ia terlalu tenang tinggal di Istana Bogor,” ujar Andriyana. Namun, tambahnya, KAMMI akan terus mengampanyekan tagar #UltimatumJokowi pada media sosial dan juga mengajak seluruh elemen masyarakat terutama “wong cilik” untuk lebih lantang berteriak.
Andriyana melanjutkan, jika jeritan rakyat kecil terus-terusan tidak didengar dan pemerintah malah sibuk dengan permasalahan elite politik maka KAMMI tidak akan segan mengajak rakyat Indonesia untuk menduduki Istana Negara di Jakarta.
Ketua Bidang Kajian Publik PP KAMMI Barri Pratama memandang Jokowi seharusnya mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi bangsa tanpa mencekik rakyat kecil. “Kesan publik yang selama ini menyebut Jokowi sebagai presiden yang merakyat dan hobi blusukan itu harus dibuktikan. Adalah aneh jika ihwal kenaikan harga BBM ini disebut sebagai bukan urusan presiden. Ini masalah bangsa dan rakyat yang menjadi tanggung jawab presiden,” kata Barri Pratama.
Barri tidak sependapat jika kenaikan BBM di Indonesia dikaitkan dengan kekisruhan yang terjadi di Timur Tengah yang berdampak pada harga minyak dunia. Dirinya meyakini, seyogianya pemerintah berpikir untuk menemukan solusi lain tanpa mengorbankan rakyat kecil.
“Pencabutan subsidi semena-mena merupakan cara praktis yang hanya akan mengorbankan wong cilik,” simpulnya. (adibahasan/arrahmah.com)
