KABUL (Arrahmah.id) – Menteri Kejahatan dan Kebajikan Imarah Islam Afghanistan, Mohammad Khalid Hanafi, dalam sebuah pertemuan di Mazar-e-Sharif mengatakan bahwa tidak akan ada kompromi dalam penegakan hukum Islam.
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh para pejabat Kementerian Kejahatan dan Kebajikan, pemerintah daerah, ulama, dan tetua suku di Mazar-e-Sharif ini, Hanafi juga menekankan bahwa Syariah dan Hijab merupakan garis merah Imarah Islam, lansir Tolo News (22/8/204).
Dia mendesak para pejabat kementerian ini untuk menerapkan hukum yang disahkan oleh pemimpin Imarah Islam.
Mohammad Khalid Hanafi menambahkan: “Penerapan Syariah dan Hijab adalah garis merah kami. Kami tidak dapat bernegosiasi dengan siapa pun dalam hal ini. Allah melarang, jika seseorang mengatakan untuk tidak mempromosikan kebajikan dan mencegah keburukan, atau meninggalkan masalah Hijab, dan sebagai gantinya, mereka akan terlibat dengan kami dan mengakui kami, lalu untuk apa kami berkorban selama dua puluh tahun?”
Noor-ul-Hadi Abu Edris, wakil gubernur Balkh, mengatakan dalam pertemuan ini: “Adalah tugas manusia untuk mempromosikan kebajikan dan mencegah keburukan [amar ma’ruf nahi munkar], dan kita harus menghentikan mereka yang terlibat dalam tindakan tidak bermoral dan melanggar hukum.”
Di bagian lain pidatonya, Khalid Hanafi menambahkan bahwa organisasi hak asasi manusia internasional mencampuri urusan dalam negeri Afghanistan, terutama terkait pemberlakuan pembatasan terhadap perempuan, sementara mengabaikan perang di Gaza dan pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak di Palestina.
Ia melanjutkan: “Hari ini, setiap Muslim, bahkan mereka yang hanya disebut Muslim, memahami penderitaan rakyat Palestina. Orang-orang Yahudi tidak membedakan antara anak-anak dan wanita saat ini; mereka membombardir mereka.” (haninmazaya/arrahmah.id)
