KABUL (Arrahmah.id) – Deputi Administrasi Kantor Perdana Menteri, dalam sebuah pertemuan dengan kepala UNAMA, menyerukan pengalihan kursi Afghanistan di PBB kepada pemerintah sementara, pencabutan sanksi, dan penghapusan nama-nama pejabat Imarah Islam Afghanistan dari daftar hitam.
Dalam sebuah pernyataan dari Arg, Abdul Salam Hanafi mengatakan bahwa memberlakukan pembatasan hubungan Afghanistan dengan negara-negara lain memiliki dampak negatif, seperti dilansir Tolo News (24/7/2024).
BacaJuga
Pernyataan itu mengatakan: “Kami percaya bahwa pembatasan ini tidak hanya tidak membantu tetapi juga berdampak negatif pada hubungan Afghanistan dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, perlu untuk mengatasi masalah dan tantangan dengan upaya bersama dan fleksibilitas.”
Abdul Salam Hanafi, dalam pertemuannya dengan Roza Otunbayeva, menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan PBB kepada rakyat Afghanistan dan upaya UNAMA untuk meningkatkan hubungan Afghanistan dengan negara-negara lain.
Pernyataan tersebut menambahkan: “Kepemimpinan Imarah Islam Afghanistan berusaha sekuat tenaga untuk pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja bagi kaum muda, dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan di berbagai wilayah. Kami meminta PBB dan lembaga-lembaga bantuan lainnya untuk bekerja sama di bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, dan sektor-sektor lainnya.”
Arg juga mengutip Roza Otunbayeva, kepala UNAMA, yang mengatakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa ingin melanjutkan bantuannya kepada rakyat Afghanistan dan mengharapkan kepemimpinan Emirat Islam Afghanistan untuk bekerja sama dalam memberikan bantuan ini kepada mereka yang membutuhkan.
Menurut pernyataan tersebut, Otunbayeva, mengacu pada implementasi perjanjian dari pertemuan Doha ketiga, menambahkan bahwa PBB memiliki banyak program terkait memerangi perubahan iklim, membersihkan lahan dari ranjau yang belum meledak, perlindungan lingkungan, dan area lainnya, yang membutuhkan kerja sama komprehensif dari Imarah Islam untuk implementasinya. (haninmazaya/arrahmah.id)
