ISTANBUL (Arrahmah.id) — Seorang pejabat tinggi pada biro politik kelompok perlawanan Palestina Hamas mengatakan kelompoknya siap menyepakati gencatan senjata selama lima tahun atau lebih dalam perang melawan Israel yang kini berkecamuk di Jalur Gaza.
Hamas juga bersedia meletakkan senjata, membubarkan sayap bersenjata mereka, dan berubah menjadi partai politik, jika negara Palestina yang merdeka telah berdiri dengan didasarkan pada garis perbatasan sebelum tahun 1967.
Seperti dilansir Associated Press dan Al Arabiya (25/4/2024), pernyataan itu disampaikan oleh Khalil al-Hayya yang merupakan pejabat tinggi politik Hamas dalam wawancara dengan media terkemuka Associated Press pada Rabu (24/4) waktu setempat, saat perundingan gencatan senjata Gaza mengalami kebuntuan.
Indikasi Hamas bersedia melucuti senjata tampaknya merupakan konsesi signifikan dari kelompok militan yang secara resmi berkomitmen untuk menghancurkan Israel tersebut.
Namun kecil kemungkinan bahwa Israel akan mempertimbangkan skenario semacam itu. Terlebih, Tel Aviv telah bersumpah untuk menghancurkan Hamas setelah serangan mematikan pada 7 Oktober tahun lalu yang memicu perang di Jalur Gaza.
Kepemimpinan Israel saat ini juga dengan tegas menentang pembentukan negara Palestina di wilayah yang direbut Tel Aviv dalam perang tahun 1967 silam.
Al-Hayya yang mewakili Hamas dalam perundingan gencatan senjata dan pertukaran sandera-tahanan, menyampaikan pernyataan yang terkadang menantang dan terkadang bernada damai dalam wawancara dengan Associated Press di Istanbul, Turki.
Dia mengatakan bahwa Hamas ingin bergabung dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang dipimpin oleh faksi rivalnya, Fatah, untuk membentuk pemerintahan terpadu di Jalur Gaza dan Tepi Barat.
Diucapkan oleh Al-Hayya bahwa Hamas akan menerima “negara Palestina yang berdaulat penuh di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dan kembalinya para pengungsi Palestina sesuai dengan resolusi internasional” di sepanjang perbatasan Israel sebelum tahun 1967.
Jika hal itu terjadi, menurut Al-Hayya, sayap bersenjata Hamas — Brigade Ezzedine al-Qassam — akan dibubarkan.
“Semua pengalaman orang-orang yang bertempur melawan pendudukan, ketika mereka merdeka dan memperoleh hak-hak dan negara mereka, apa yang dilakukan kekuatan-kekuatan ini? Mereka berubah menjadi partai politik dan kekuatan tempur yang membela mereka berubah menjadi tentara nasional,” cetusnya.
Selama bertahun-tahun, Hamas terkadang melunakkan posisinya di depan publik sehubungan dengan kemungkinan berdirinya negara Palestina yang berdampingan dengan Israel.
Namun demikian, program politik Hamas masih secara resmi “menolak segala alternatif selain pembebasan penuh Palestina, dari sungai hingga ke laut” — merujuk pada wilayah yang membentang dari Sungai Yordan hingga Laut Mediterania, yang mencakup area-area yang kini menjadi wilayah Israel.
Al-Hayya tidak mengatakan apakah dukungannya terhadap solusi dua negara akan mengakhiri konflik Palestina dan Israel, atau hanya menjadi langkah sementara untuk mencapai tujuan utama Hamas dalam menghancurkan Israel.
Belum ada tanggapan resmi dari Israel maupun Otoritas Palestina terkait pernyataan terbaru Al-Hayya tersebut.
Otoritas Palestina yang merupakan pemerintahan mandiri yang diakui secara internasional, digulingkan oleh Hamas ketika kelompok itu merebut Jalur Gaza tahun 2007 lalu, atau setahun usai memenangkan pemilu parlemen Palestina. (hanoum/arrahmah.id)