GAZA (Arrahmah.com) – Melalui juru bicara Hamas Dr. Sami Abu Zuhri, Gerakan Perlawanan Islam Hamas mengguncang Pemerintahan Rekonsiliasi Nasional Palestina, dalam pernyataannya hari ini, Senin (5/1/2015). Ia menyatakan bahwa, PM Pemerintah Rekonsiliasi Nasional Dr. Rami Hamdallah, telah lari dari tanggung jawabnya terhadap Jalur Gaza., sebagaimana dilansir Pusat Informasi Palestina
“Seruan PM Rami Hamdallah agar perlintasan diserahkan adalah alasan untuk lari dari tanggung jawabnya, karena pada dasarnya memang tidak ada pegawai pemerintah sebelumnya di perlintasan dengan penjajah zionis,” demikian ujar Abu Zuhri.
Hamas meminta Hamdalah untuk menghentikan kebijakan diskriminatif dan mengabaikan apa yang terjadi di Jalur Gaza. Menurut Hamas, Hamdalah seharusnya tidak mejadi alat untuk melaksanakan kebijakan Mahmud Abbas yang mencekik Jalur Gaza.
Kondisi Jalur Gaza saat ini sangat kekurangan pelayanan dan terus mengalami blokade. Sementara itu Pemerintah Rekonsiliasi Nasional tidak memberikan secara penuh tugas yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan bagi warga meski sudah lewat 6 bulan dibentuk.
Bahkan, sektor kesehatan di Jalur Gaza pada Ahad (4/1) kemarin mengalami kelumpuhan total setelah terjadi aksi mogok menyeluruh yang dilakukan para pekerja medis, sebagai protes karena gaji mereka tidak dicairkan selama lebih dari 7 bulan. Sementara itu masih ada sekitar 40 pegawai di Gaza belum menerima gaji mereka setelah penandatanganan Shati yang menghasilkan pembentukan pemerintahan rekonsiliasi Palestina. (adibahasan/arrahmah.com)
