GAZA (Arrahmah.com) – Faksi perlawanan Palestina Hamas mengecam pernyataan Perdana Menteri “Israel” Benjamin Netanyahu pada Rabu (24/9) yang menyamakan Gerakan Hamas dengan ISIS, sebagaimana dilansir oleh MEMO.
“Menyamakan Hamas dengan ISIS tidak meyakinkan siapa pun di Barat,” kata juru bicara Hamas, Sami Abu Zuhri.
Dia meminta masyarakat internasional untuk memikul tanggung jawabnya dengan melawan apa yang ia sebut karena “terorisme “Israel” yang belum pernah terjadi sebelumnya.”
Dalam sebuah wawancara pada Rabu (24/9) dengan harian “Israel” The Jerusalem Post, Netanyahu menyamakan faksi perlawanan Palestina dengan ISIS, dan mengklaim mereka merupakan “dua cabang” dari pohon yang sama.
Abu Zuhri menggambarkan evakuasi permukiman “Israel” di sekitar Jalur Gaza pada Tahun Baru Yahudi sebagai bentuk kemenangan perlawanan terbaru.
Kemenangan Gaza memiliki efek jangka panjang, tambahnya.
Dalam konteks lain, Abu Zuhri meminta pemerintah persatuan Palestina untuk memikul tanggung jawab atas kondisi kesehatan yang memburuk di Jalur Gaza karena pemogokan petugas kebersihan di rumah sakit karena tidak menerima gaji selama lima bulan.
Juru bicara Hamas itu memperingatkan efek negatif yang ditimbulkan dari pemogokan tersebut terhadap pasien di rumah sakit Gaza.
Sementara itu, juru bicara kementerian kesehatan Ashraf Qudra mengatakan bahwa rumah sakit Shifa menyaksikan krisis kesehatan akibat pemogokan yang berkelanjutan dari para petugas kebersihan.
Petugas kebersihan rumah sakit di Jalur Gaza melakukan pemogokan selama dua hari berturut-turut dan menuntut gaji mereka dari Kementerian Kesehatan Palestina selama lima bulan terakhir.
Petugas kebersihan rumah sakit mengancam akan meningkatkan aksi mogok mereka selama tiga hari jika pemerintah persatuan Palestina tetap mengabaikan situasi kemanusiaan dan ekonomi yang mereka hadapi.
Terlepas dari kenyataan bahwa kementerian kesehatan di Gaza memperingatkan tentang kondisi buruk yang terus terjadi di sektor kesehatan karena pemogokan yang berkelanjutan, menteri kesehatan Palestina, yang berbasis di Ramallah, belum mengambil tindakan apapun dalam mengatasi hal tersebut.
(ameera/arrahmah.com)