GAZA (Arrahmah.id) — Kelompok Perlawanan Palestina, Hamas, mengatakan pada Ahad (24/11/2024) malam bahwa menghentikan perang Israel di Gaza adalah prioritas utamanya, dan bahwa mereka menolak kesepakatan apa pun yang tidak mengakhiri serangan rezim pendudukan.
“Kami tidak akan menyetujui kesepakatan apa pun yang tidak mengakhiri penderitaan rakyat kami, memastikan mereka kembali ke rumah mereka, dan mengizinkan pembangunan kembali Jalur Gaza secara menyeluruh,” tegas pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, dikutip dari Middle East Monitor (25/11).
Kelompok ini menyerukan kepada rakyat Palestina untuk meningkatkan segala bentuk perlawanan terhadap pendudukan.
“Selama 415 hari ini, negara penjajah terus melanjutkan perang genosida terhadap rakyat kami di Gaza, di tengah-tengah posisi Arab dan Islam yang lemah dan mengecewakan,” kata Abu Zuhri. “Darah murni dan pengorbanan yang sangat besar tidak akan sia-sia; mereka akan menjadi bahan bakar perlawanan sampai tanah kami dibebaskan.”
Pejabat itu menunjukkan bahwa Hamas sedang melakukan kampanye luas dengan organisasi-organisasi internasional dan negara-negara sahabat untuk mempercepat pengiriman bantuan ke Gaza.
Dia menekankan bahwa rezim penjajah itu sedang berkhayal jika mereka percaya bahwa mereka dapat mencapai tujuannya. “Gaza selalu dan akan tetap menjadi milik Palestina.”
Abu Zuhri kemudian mengkritik eskalasi kebijakan pemukiman oleh pemerintah pendudukan di Yerusalem dan Tepi Barat.
“Ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hak-hak rakyat kami. Selain itu, proyek-proyek pemukiman dan kejahatan Zionis tidak akan berhasil mengubah kebenaran sejarah, dan Yerusalem akan tetap menjadi ibu kota Palestina.”
Seluruh pemukiman dan pemukim Israel adalah ilegal di bawah hukum internasional, sebuah fakta yang ditegaskan kembali oleh Mahkamah Internasional pada bulan Juli. Awal bulan ini, pemerintah Inggris menerima keputusan pengadilan tersebut.
Hamas menyerukan kepada Organisasi Kerjasama Islam dan PBB untuk mengonfrontasi proyek-proyek pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem.
Gerakan ini juga mendesak pemerintahan Biden di Washington “untuk menebus dosanya dengan menekan penjajah Israel untuk menghentikan kejahatannya terhadap rakyat kami.” (hanoum/arrahmah.id)