GAZA (Arrahmah.id) – Hamas menuduh “Israel” secara terbuka menggunakan kelaparan sebagai senjata perang, sehari setelah menteri pertahanan “Israel” berjanji untuk mempertahankan blokade terhadap bantuan yang masuk ke Gaza.
Pengiriman bantuan ke wilayah Palestina telah dihentikan sejak 2 Maret, beberapa minggu sebelum “Israel” melanggar gencatan senjata sementara dengan memulai kembali pengeboman udara pada 18 Maret dan kemudian meluncurkan kembali serangan darat, lansir Al Jazeera (17/4/2025).
Berbicara pada Rabu, Menteri Pertahanan “Israel” Israel Katz menggambarkan blokade tersebut sebagai “tuas tekanan utama” terhadap Hamas, dan mengatakan bahwa tidak ada rencana untuk melonggarkan pembatasan -terlepas dari peringatan PBB bahwa kekurangan gizi dengan cepat memburuk di Gaza.
Sebagai tanggapan, Hamas mengutuk pernyataan Katz sebagai “pengakuan publik untuk melakukan kejahatan perang”.
“‘Israel’ merampas kebutuhan dasar hidup warga sipil yang tidak bersalah, termasuk makanan, obat-obatan, air dan bahan bakar, untuk minggu ketujuh berturut-turut”, kata kelompok tersebut dalam sebuah pernyataan yang diposting ke Telegram pada Kamis.
“Kami memperbarui seruan kami kepada masyarakat internasional untuk mengambil tindakan guna menghentikan kelaparan dan blokade yang diberlakukan di Jalur Gaza,” tambahnya.
Pada Maret 2024, Mahkamah Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memutuskan bahwa “Israel” harus memastikan pengiriman bantuan penting -termasuk makanan, air, bahan bakar, dan pasokan medis- ke Gaza. “Israel” telah berulang kali menentang perintah yang mengikat ini, mengklaim bahwa Hamas menyalahgunakan bantuan.
‘Konsumsi makanan merosot tajam’
Menurut lembaga penyiaran “Israel”, Kan, angka-angka pertahanan “Israel” memperkirakan persediaan makanan yang tersisa di Gaza bisa habis dalam waktu satu bulan.
Tentara “Israel” sedang memikirkan cara-cara untuk menyalurkan bantuan “tanpa harus sampai ke tangan Hamas”, termasuk proposal untuk “pusat bantuan yang tidak bergerak” yang dikelola oleh organisasi-organisasi internasional di wilayah-wilayah yang diamankan oleh pasukan “Israel”, demikian laporan Kan.
Nour Odeh dari Al Jazeera, yang melaporkan dari Amman, mengatakan bahwa sumber-sumber di badan-badan PBB telah memberitahunya bahwa Israel ingin melakukan pra-persetujuan terlebih dahulu terhadap siapa saja yang akan menerima bantuan, yang pada dasarnya adalah memeriksa penerima bantuan terlebih dahulu.
“Kami telah mendengar dari PBB bahwa ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima,” katanya.
Laporan-laporan tersebut muncul ketika PBB meningkatkan peringatan tentang kelaparan yang semakin parah di Gaza.
Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) melaporkan bahwa 3.696 anak baru saja dirawat karena malnutrisi akut pada Maret -meningkat 80 persen dari Februari.
“Konsumsi makanan di Gaza telah merosot tajam akibat blokade masuknya bantuan kemanusiaan dan pasokan penting lainnya yang kini telah memasuki minggu ketujuh,” kata OCHA.
Odeh menambahkan: “Ini adalah kebijakan resmi ‘Israel’: Tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada bantuan untuk Gaza, sementara ‘Israel’ mengambil lebih banyak lagi tanah di wilayah itu.” (haninmazaya/arrahmah.id)
