KAIRO (Arrahmah.id) – Delegasi tingkat tinggi dari faksi Palestina Hamas dan Fatah berada di Kairo untuk melakukan pembicaraan tentang bagaimana Gaza akan diatur setelah berakhirnya perang ‘Israel’ di wilayah tersebut, Al-Araby Al-Jadeed melaporkan.
Delegasi Hamas dipimpin oleh wakil kepala politbiro Khalil Al-Hayya dan termasuk anggota politbiro Basem Naim dan kepala hubungan nasional Hussam Badran.
Delegasi Fatah termasuk wakil ketua Mahmoud Al-Aloul, anggota Komite Eksekutif PLO Azzam Al-Ahmad dan kepala Dewan Nasional Palestina Rawhi Fattouh.
Putaran perundingan sebelumnya yang diadakan pada 9 Oktober berakhir tanpa kesepakatan untuk mengelola Gaza, dengan Hamas bersikeras agar dibentuk pemerintahan teknokratis untuk mengelola Tepi Barat dan Gaza guna mencegah fragmentasi lebih lanjut di wilayah Palestina. Sementara itu, Fatah memutuskan untuk membentuk komite administratif yang berafiliasi dengan Otoritas Palestina (PA) di Ramallah.
Menurut Al-Araby Al-Jadeed, Hamas kemungkinan akan bersikap fleksibel terhadap usulan yang akan dikeluarkan oleh komite tersebut. Usulan tersebut akan dikeluarkan melalui keputusan Presiden PA Mahmoud Abbas.
Jika kesepakatan tercapai, komite akan mengelola bantuan kemanusiaan, urusan sipil, dan penyeberangan di Gaza.
Sebelumnya dilaporkan oleh Al-Araby Al-Jadeed bahwa PA dan Fatah tidak bersemangat membentuk pemerintahan baru saat ini, sementara Kairo memiliki keraguan tentang solusi yang tidak dapat segera dilaksanakan.
Tak lama setelah pertemuan pertama, pejabat Hamas mengatakan kelompoknya terbuka terhadap semua solusi yang diusulkan Palestina, “selama itu adalah solusi Palestina”.
Pejabat itu menambahkan bahwa mereka menduga ‘Israel’ akan menghalangi kesepakatan apa pun yang dicapai oleh faksi Palestina.
Pekan lalu, PA dilaporkan menolak rencana keterlibatan UEA dalam pemerintahan pascaperang Gaza.
“Rencana Emirat sampai kepada kami melalui saluran Amerika, dan kami menolaknya melalui saluran yang sama,” kata seorang pejabat yang dikutip oleh Al-Araby Al-Jadeed, yang meminta namanya dirahasiakan,
Posisi ini disampaikan langsung kepada AS dalam pertemuan baru-baru ini antara Hussein Al-Sheikh, Sekretaris Jenderal Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), dan Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Timur Dekat, Barbara Leaf.
Pejabat tersebut mengatakan bahwa rencana Emirat tersebut mencakup ketentuan yang dianggap sebagai campur tangan dalam urusan Palestina, dan menggambarkan Otoritas Palestina (PA) sebagai “korup dan kurang kredibel” di mata masyarakat internasional.
Rencana tersebut juga menyerukan pengangkatan perdana menteri baru dan pembentukan “Komite Gaza” melalui keputusan presiden.
Usulan tersebut menguraikan pengerahan pasukan keamanan Arab, termasuk “personel militer kontrak”, tanpa peran awal Palestina dalam keamanan Gaza.
Sementara itu, ‘Israel’ terus melancarkan serangan gencarnya ke Gaza, dengan melakukan pengepungan dan penyerangan baru di wilayah utara daerah kantong itu. Tel Aviv menjadikan pembubaran Hamas sebagai bagian dari tujuan militernya, sementara juga menolak peran PA dalam pemerintahan Gaza pascaperang. (zarahamala/arrahmah.id)
