JAKARTA (Arrahmah.com) – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mempertanyakan langkah pemerintah yang ingin menerapkan tatanan hidup baru atau new normal.
Menurut Haedar, angka penularan Covid-19 masih terbilang tinggi saat ini. Bahkan, laporan BNPB menyebutkan pandemi Covid-19 masih belum bisa diatasi.
”Pemerintah justru akan melonggarkan aturan dan mulai mewacanakan new normal. Apakah semuanya sudah dikaji secara valid dan seksama dari para ahli epidemiologi?” Kata Haedar dalam keterangannya, Kamis (28/5/2020), lansir JPNN.
Haedar mengatakan, wajar bila pernyataan pemerintah tentang new normal belakangan ini menimbulkan polemik dan membingungkan masyarakat.
Sebab, lanjutnya, di satu sisi pemerintah masih lakukan PSBB di sejumlah daerah, tetapi di sisi lainnya justru pemerintah mewacanakan pemberlakuan relaksasi.
“Kesimpangsiuran ini sering menjadi sumber ketegangan aparat dengan rakyat. Bahkan, demi melaksanakan aturan kadang sebagian oknum aparat menggunakan cara-cara kekerasan,” ungkap Haedar.
Menurut Haedar, wajar saja masyarakat menilai pemerintah hanya mementingkan ekonomi dibanding keselamatan warga sendiri.
Haedar menyadari penyelamatan ekonomi memang penting, tetapi keselamatan masyarakat adalah yang utama.
Karena itu, PP Muhammadiyah meminta pemerintah mengkaji dengan matang pemberlakuan new normal.
Haedar juga mendesak Pemerintah memberi penjelasan yang objektif dan transparan mengenai dasar kebijakan new normal, maksud dan tujuan new normal, hingga konsekuensi terhadap peraturan yang sudah berlaku khususnya di wilayah PSBB.
Haedar mempertanyakan, apa jaminan daerah yang sudah dinyatakan aman atau zona hijau yang diberlakukan new normal, serta persiapan yang dilakukan pemerintah untuk memastikan Covid-19 tidak semakin meluas nantinya atas kebijakan itu.
“Pemerintah dengan segala otoritas dan sumber daya yang dimiliki tentu memiliki legalitas kuat untuk mengambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” pungkasnya.
(ameera/arrahmah.com)
