KAIRO (Arrahmah.com) – Reformasi politik Indonesia pasca Orde Baru pada 1998 tidak mengenal revolusi. Reformasi di Indonesia dilakukan bukan dengan revolusi, tetapi evolusi yang dipercepat, demikian kata mantan Presiden RI, Bacharuddin Jusuf Habibie dalam Forum PBB mengenai transisi demokrasi yang berlangsung di Kairo, Minggu (5/6/2011).
Habibie menilai revolusi adalah suatu perubahan politik yang tidak dapat diprediksi bagaimana hasil akhirnya, sehingga tidak cocok diterapkan di Indonesia di masa transisi demokrasi.
“Dengan perubahan bertahap yang dipercepat, Indonesia mampu bangkit dari keterpurukan, dan selaku negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia bisa membangun kehidupan demokrasi,” kata Habibie.
Habibie dalam forum PBB itu diminta untuk menjelaskan pengalamannya tentang transisi demokrasi saat ia diserahkan kekuasaan oleh Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Mantan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) tersebut mengungkapkan tentang bagaimana sulitnya, ia selaku presiden transisi, mengelola krisis multi dimensi pasca mundurnya Presiden Soeharto.
Meskipun demikian, Habibie merasa bangga dengan beberapa capaian yang ia hasilkan selama 18 bulan berkuasa. Beberapa capaian itu, antara lain, Habibie menjamin kebebasan pers sebagai prioritas utama dalam penyampaian informasi berkualitas, dan kebebasan berbicara bagi masyarakat.
Habibie juga memperkenalkan undang-undang anti-monopoli dan belakangan dibangun satu komisi independen untuk menjamin persaingan sehat dalam berbisnis.
Forum dua hari yang diprakarsai Badan PBB untuk Program Pembangunan (UNDP) itu menghadirkan sejumlah pakar dan politisi dari Asia, Amerika Latin, dan Afrika Selatan untuk bertukar pengalaman dalam memberi sumbangan pemikiran bagi pemecahan krisis politik di Mesir dan negara-negara Arab yang dilanda revolusi.
Selain Habibie, mantan Ketua MPR Amien Rais Juga mendai pembicara dalam forum tersebut. Forum itu dibuka Perdana Menteri Mesir Essam Sharaf dan Ketua Perwakilan UNDP di Kairo, Hellen Clark.
Sharaf mengatakan bahwa forum tersebut sudah pasti akan memberikan sumbangan pemikiran berharga bagi Mesir untuk memecahkan persoalan di masa transisi politik pasca mundurnya Presiden Hosni Mubarak pada 11 Februari 2011.
Sayangnya dalam forum tersebut tidak diungkapkan kondisi Indonesia yang saat ini belum juga stabil baik dalam bidang ekonomi atau pertahanan. Nyatanya meskipun ber’label’ negara merdeka, Indonesia masih mendapat tekanan dari pihak luar dalam membuat kebijakan hukum. (ans/rasularasy/arrahmah.com)
