KUCHING (Arrahmah.id) – Gabungan Parti Sarawak (GPS) menyerahkan kepada kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong untuk menunjuk perdana menteri untuk memimpin pemerintahan federal yang stabil sesuai dengan Konstitusi Federal, kata Kantor Perdana Menteri Sarawak (22/11/2022).
Kantor Perdana Menteri Sarawak mengatakan GPS telah menekankan bahwa kepentingan negara dan pembentukan pemerintahan yang stabil adalah prioritas, dengan mengatakan orang dan negara lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi.
BacaJuga
“Mengingat krisis politik di semenanjung Malaysia, GPS berpandangan bahwa mandat rakyat harus dihormati,” katanya dalam sebuah pernyataan, lansir Malaymail.
Kantor Perdana Menteri Sarawak juga mengatakan GPS telah mengajukan proposal untuk membentuk pemerintah federal berikutnya dengan Perikatan Nasional (PN), Barisan Nasional (BN) dan Gabungan Rakyat Sabah (GRS) untuk mewakili berbagai komunitas dan agama di Malaysia.
Namun, keputusan GPS untuk membentuk pemerintah federal dengan PN tidak sejalan dengan warga Sarawak dan partai lokal.
Pasalnya, mereka tidak nyaman dengan pernyataan Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang di masa lalu terkait ras dan agama lain.
PAS adalah pihak komponen PN.
Dalam pemilihan umum ke-15 (GE15), GPS memenangkan 23 dari 31 kursi federal di Sarawak yang diperebutkan.
GE15 berakhir pada Sabtu dengan koalisi Pakatan Harapan dan PN mengklaim memiliki jumlah yang cukup di Parlemen dengan 222 kursi untuk membentuk pemerintahan.
PH saat ini memiliki 82 kursi sementara PN memiliki 73 kursi. Koalisi BN, yang telah mendorong jajak pendapat nasional diadakan tahun ini, hanya mengumpulkan 30 kursi. (haninmazaya/arrahmah.id)
