YANGON (Arrahmah.com) – Penguasa de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, membahas serangan gerilyawan terhadap polisi Myanmar pada Senin (7/1/2019) dalam pertemuan yang jarang terjadi dengan kepala militer, dan pemerintahannya menyerukan pasukan bersenjata untuk “menghancurkan” pemberontak, kata seorang juru bicara pemerintah, kutip Reuters.
Pertempuran antara pasukan pemerintah dan pemberontak Tentara Arakan (AA) di negara bagian barat Rakhine telah membuat ribuan orang mengungsi sejak awal Desember, menurut PBB.
BacaJuga
Tentara Arakan menginginkan otonomi yang lebih besar bagi Rakhine, tempat kelompok etnis Rakhine yang mayoritas beragama Buddha menjadi mayoritas penduduk.
Negara bagian Rakhine menjadi saksi tindakan keras pimpinan militer pada tahun 2017, menyusul serangan pemberontak Muslim Rohingya yang mendorong ratusan ribu warga Rohingya melarikan diri ke barat menuju negara tetangganya, Bangladesh.
Juru bicara pemerintah Myanmar Zaw Htay mengatakan Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan anggota kabinet lainnya bertemu dengan para pemimpin militer, termasuk kepala militer, Min Aung Hlaing, wakilnya dan kepala intelijen militer, untuk membahas “urusan luar negeri dan keamanan nasional”.
“Kantor presiden telah menginstruksikan militer untuk melancarkan operasi untuk menumpas para teroris,” Zaw Htay mengatakan pada konferensi pers di ibukota, Naypyitaw.
Saat Suu Kyi menemui pelarangan untuk menjadi presiden oleh konstitusi yang dirancang militer, Win Myintlah yang menjadi loyalis. Suu Kyi dipandang sebagai pemimpin de facto pemerintah sipil, sementara militer tetap bertanggung jawab atas keamanan.
Serangan terakhir gerilyawan menewaskan 13 polisi dan melukai sembilan di empat pos polisi pada Jumat pekan lalu, ketika Myanmar merayakan Hari Kemerdekaan, media pemerintah melaporkan.
Seorang juru bicara Tentara Arakan di luar Myanmar mengatakan kepada Reuters pekan lalu bahwa kelompok itu menyerang pasukan keamanan dalam menanggapi serangan militer luas di Negara Bagian Rakhine utara yang juga menargetkan warga sipil.
Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan mengatakan pada Senin (7/1) bahwa 4.500 orang berlindung di biara-biara dan ruang-ruang komunal setelah diungsikan oleh pertempuran dalam sebulan terakhir.
Zaw Htay menggambarkan Tentara Arakan sebagai “organisasi teroris” dan mengatakan keberadaan mereka telah mengejutkan pasukan keamanan yang berjaga-jaga terhadap gerilyawan Rohingya.
Menurutnya, Tentara Arakan dapat mengguncang Rakhine selama bertahun-tahun mendatang dan memperingatkan orang-orang untuk tidak memberikan dukungan.
“Apakah mereka ingin melihat siklus kekerasan yang berlangsung selama beberapa dekade?” dia berkata. “Saya ingin memberi tahu orang-orang Rakhine yang mendukung (Tentara Arakan): Jangan hanya pikirkan diri sendiri, pikirkan juga generasi selanjutnya.”
Pemerintah Myanmar telah memerangi berbagai kelompok pemberontak etnis minoritas tak lama setelah kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948, meskipun beberapa telah mencapai kesepakatan gencatan senjata.
Zaw Htay juga menuduh Tentara Arakan bertemu dengan Pasukan Penyelamatan Arakan Rohingya (ARSA), sebuah kelompok pemberontak Rohingya yang juga dianggap teroris oleh Myanmar, tetapi menambahkan bahwa Myanmar tidak dapat menghilangkan kelompok-kelompok itu karena mereka memiliki pangkalan di seberang perbatasan di Bangladesh.
Sementara itu, seorang pejabat kementerian luar negeri Bangladesh dan dua perwira Penjaga Perbatasan Bangladesh (BGB) membantah tuduhan itu.
Seorang petugas BGB meminta Myanmar untuk memberikan bukti kamp-kamp kelompok tersebut di Bangladesh.
“Semua terorisme terjadi di sisi lain perbatasan,” kata Letnan Kolonel Manzural Hasan Khan, seorang komandan BGB di Cox’s Bazar, distrik di mana lebih dari 900.000 Muslim Rohingya berlindung setelah melarikan diri dari kekerasan yang telah menuai kecaman internasional melawan Myanmar.
“Dunia tahu apa yang terjadi di sisi lain,” katanya.
Pemerintah Myanmar dan para pemimpin militer juga membahas gencatan senjata sementara yang diumumkan militer bulan lalu di bagian lain negara itu, tempat kelompok gerilyawan lainnya beroperasi, kata Zaw Htay.
Pertemuan itu diadakan atas permintaan kantor presiden, tambahnya. (Althaf/arrahmah.com)
