RIYADH (Arrahmah.id) – Anggota Dewan GCC (The Gulf Cooperation Council) dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengeluarkan pernyataan bersama untuk mencapai stabilitas politik dan ekonomi di kawasan setelah pertemuan di Riyadh pada Kamis (8/6/2023).
Komite menyoroti pentingnya stabilitas kawasan dan menjanjikan proyek infrastruktur untuk mempromosikan integrasi regional dan interkonektivitas, berkontribusi pada stabilitas dan kemakmuran kawasan.
Hak navigasi dan kebebasan juga dibahas dan keamanan kapal yang melakukan perjalanan melalui wilayah tersebut disorot.
Para menteri menegaskan kembali pentingnya menghadapi terorisme dan ekstremisme kekerasan di seluruh dunia dan menyambut pertemuan tingkat menteri Koalisi Global untuk Mengalahkan ISIS, yang diadakan hari ini di Riyadh.
Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan mengatakan Kerajaan akan memimpin kelompok fokus pada urusan Afrika untuk menghadapi ISIS.
Bin Farhan mendorong pembentukan kelompok fokus untuk memerangi ISIS Khurasan di Afghanistan dan membatasi penyebaran organisasi teroris di daerah tersebut.
Sekretaris Blinken menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat terhadap keamanan kawasan, mengakui peran vital kawasan ini dalam ekonomi global dan perdagangan internasional.
Dewan GCC dan Amerika Serikat menegaskan komitmen mereka terhadap kebebasan navigasi dan keamanan maritim di wilayah tersebut dan untuk melawan tindakan ilegal di laut yang dapat mengancam jalur pelayaran, perdagangan internasional, dan instalasi minyak di GCC.
Kedua belah pihak menegaskan kembali dukungan mereka untuk Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir dan memperbarui seruan mereka agar Iran bekerja sama penuh dengan Badan Energi Atom Internasional.
Di Yaman komite menyatakan penghargaan mereka atas upaya Arab Saudi, Oman, dan PBB.
Mereka juga mengungkapkan harapan mereka untuk melihat proses politik Yaman yang menghasilkan akhir konflik yang bertahan lama.
Mengenai masalah “Israel”-Palestina, komite menunjuk untuk mencapai keadaan damai yang langgeng di Timur Tengah sesuai dengan solusi dua negara dan perbatasan 1967 dan menekankan peran Yordania dalam situasi ini.
Komite menegaskan kembali komitmennya untuk mencapai solusi politik atas krisis Suriah yang sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2254 yang dikeluarkan pada 2015, para menteri menyambut baik upaya Arab untuk menyelesaikan krisis tersebut.
Untuk Irak, para menteri membahas pentingnya upaya yang dipimpin sipil, termasuk reformasi ekonomi untuk memastikan rakyat Irak mendapat manfaat dari sumber daya alam negara, stabilisasi untuk memastikan masyarakat dapat pulih dari konflik ISIS, langkah-langkah untuk mencegah pendanaan terorisme, dan upaya untuk melawan narasi ISIS, yang melengkapi pekerjaan yang sedang berlangsung untuk meningkatkan kemampuan kontraterorisme Pemerintah Irak.
Mengenai perang di Ukraina, para menteri menegaskan kembali pentingnya menghormati prinsip kedaulatan dan hukum internasional, termasuk Piagam PBB dan kewajiban untuk menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun.
Dukungan untuk pengungsi dan orang terlantar yang terkena dampak perang di Ukraina juga ditekankan.
Putaran lain dari kelompok kerja pertahanan udara dan rudal terintegrasi GCC-AS dan keamanan maritim disepakati akan diadakan akhir tahun ini. (zarahamala/arrahmah.id)
