JAKARTA (Arrahmah.com) – Ketua Umum DPP Front Pembela Islam KH. Ahmad Shobri Lubis mengatakan, sudah menjadi kewajiban Pemprov DKI untuk menertibkan tempat maksiat Kalijodo, Jakarta Utara.
Kerena itu FPI menyatakan siap mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menertibkan wlayah yang terkenal kawasan pelacuran itu.
“Sudah kewajiban Pemprov DKI untuk menertibkan adanya pelanggaran amoral. Termasuk juga menertibkan pelegalan pelacuran dan tempat hiburan,” ujar Shobri saat dihubungi Kamis (11/2/2016), lansir Tribun.
FPI, kata Shobri, siap memberikan dukungan kepada Pemprov DKI dalam penertiban.
Kiai Shobri mengungkapkan masih ada oknum yang bermain mulai dari oknum aparat hingga oknum preman di kawasan Kalijodo
“Kita diminta polisi dan TNI tidak masalah. Pokoknya, kita siap mendukung dan mendesak,” kata Shobri.
Kawasan Kalijodo yang terkenal di kalangan para pegiat maksiat di Ibu Kota jadi ramai diperbincangkan. Terutama setelah adanya kecelakaan seorang pengendara Toyota Fortuner yang mabok hingga menyebabkan empat orang tewas.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyampaikan rencana untuk membongkar tempat itu. Sebab praktik prostitusi di Kalijodo tidak memiliki izin. Selain itu, lahan yang ditempati adalah milik negara.
Menurut Ahok, lansir Tempo, kawasan Kalijodo nantinya akan dijadikan ruang terbuka hijau.
Rencana itu sempat ditunda karena pemerintah memprioritaskan pembangunan jalan inspeksi sungai dan waduk terlebih dahulu.
Ahok menjelaskan, sebelum pembongkaran dimulai, pemerintah terlebih dahulu mendata penduduk yang tinggal di kawasan itu.
Data itu nantinya digunakan untuk membangun rumah susun guna menamgpung mereka yang digusur.
“Rencananya kami akan bangun 10 blok di atas tanah 10 hektar. Makanya kami perlu mendata untuk menampung mereka yang berdagang atau yang punya bengkel,” ujar Ahok. (azm/arrahmah.com)
