KABUL (Arrahmah.id) – Kementerian Pertahanan, dalam menanggapi perjanjian antara Amerika Serikat dan Uzbekistan mengenai helikopter Afghanistan, mengatakan bahwa helikopter adalah milik rakyat Afghanistan, dan mereka akan berusaha dengan cara apa pun yang memungkinkan untuk mendapatkannya kembali.
Kepala Staf Angkatan Darat Imarah Islam Afghanistan, selama presentasi laporan tahunan, menambahkan bahwa konflik perbatasan dan bentrokan di sepanjang Garis Durand antara penjaga perbatasan Imarah Islam dan negara-negara tetangga telah menurun selama setahun terakhir.
Menurutnya, Washington tidak memiliki hak untuk menyerahkan helikopter Afghanistan kepada Uzbekistan, lansir Tolo News (28/8/2024).
Kepala Staf Angkatan Darat Imarah Islam menambahkan: “Tuntutan kami dari mereka adalah untuk mempertimbangkan hubungan bertetangga yang baik dan tidak menerima tindakan seperti itu di mana hak orang lain diberikan oleh kekuatan yang kuat. Selain itu, helikopter-helikopter Afghanistan adalah milik Afghanistan, dan ini adalah hak Afghanistan. Hal ini tidak dapat diterima oleh kami.”
Pejabat dari Kementerian Pertahanan juga mengatakan bahwa pasukan kementerian ini berkomitmen untuk mempertahankan wilayah dan integritas negara dan tidak akan membiarkan siapa pun melanggar wilayah udara negara.
Fasihuddin Fitrat menambahkan: “Kami berusaha keras untuk memastikan bahwa masalah-masalah ini, yang kadang-kadang muncul dan tentu saja lebih sering terjadi di tahun-tahun awal, akan mencapai nol di tahun-tahun mendatang. Pada tahun lalu, masalah-masalah ini berkurang.”
Mohammad Qasim Farid, Wakil Menteri Pertahanan, mengatakan dalam program ini: “Kami pasti akan mempertahankan tanah, kehormatan, integritas teritorial, dan tanah air kami dengan kepala, kekayaan, dan pengorbanan kami, dan kami berkomitmen untuk ini. Ini adalah keyakinan kami, dan kami tidak akan mundur dari hal ini sampai mati.”
Fitrat juga menambahkan bahwa pada tahun matahari saat ini, jumlah pasukan militer negara tersebut akan meningkat menjadi 200.000 orang. Menurutnya, setelah kembalinya Imarah Islam ke tampuk kekuasaan, korban sipil juga turun menjadi nol.
Kepala Staf Angkatan Darat Imarah Islam lebih lanjut mengatakan: “Tahun ini, jumlah pasukan akan melampaui 180.000 orang dan mencapai 200.000 orang, dan akan meningkat setiap tahunnya berdasarkan kebutuhan.”
Menurut informasi dari kementerian ini, 67 batalyon di 37 kamp, 108 pangkalan, dan 1.067 pos pemeriksaan keamanan telah didirikan untuk melindungi perbatasan negara dan mencegah insiden keamanan. (haninmazaya/arrahmah.id)
