JAKARTA (Arrahmah.com) – Kebijakan pemerintah untuk membeli pesawat kepresidenan kembali dikritik, karena sumber pendanaannya berasal dari utang yang hanya akan menambah beban negara.
“Pembelian pesawat kepresidenan yang berasal dari utang bisa dilihat pada tahun 2011, pemerintah berutang sebesar Rp92 miliar dan pada tahun 2012 pemerintah berutang sebesar Rp339 miliar,” kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi dalam rilisnya, Senin (6/2).
Padahal, lanjut Uchok, negara telah dibebani anggaran PNPM Mandiri yang berasal dari utang yang mengalami kebocoran sebesar Rp200 miliar.
“Dengan demikian, jelas bahwa Indonesia berutang tetapi hanya untuk dikorup oleh pejabat-pejabat publik,” ujarnya.
Alhasil, jika pada tahun anggaran 2012, utang Indonesia sejumlah Rp1,9 triliun dibagi dengan 259 juta penduduk Indonesia, berarti Presiden SBY memberikan per setiap satu penduduk, membayar atau mempunyai utang sebesar Rp7.478.764.
“Kami meminta Pemerintah SBY agar membatalkan pengadaan pesawat kepresidenan dengan konsep greenaircraft. Oleh karena pembelian pesawat kepresidenan hanya menginjak-injak harga diri bangsa dan pembelian pesawat ini bukan sesuatu kebanggaan, tetapi hanya memperlihatkan bahwa pejabat kita hanya hedonisme,” tuturnya.
Ucok juga meminta DPR agar menekan pemerintah untuk membatalkan pembelian pesawat yang dana bersumber dari utang tersebut.
Lebih jauh Uchok memaparkan, pada 2010 utang Indonesia sebesar Rp1,7 triliun. Sementara di tahun anggaran 2011 utang melonjak menjadi Rp1,8 triliun, dan pada tahun 2012 utang Indonesia mencapai Rp1,9 triliun.
Kenaikan utang pemerinta menurutnya terjadi pada zaman pemerintah Megawati Soekarnoputri ke masa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono, dengan kenaikan sebesar Rp705 triliun.
“Posisi utang pada masa Megawati sebesar Rp1,2 triliun pada tahun 2003, sedangkan posisi utang pada masa pemerintah SBY sebesar Rp1,9 triliun pada tahun anggaran 2012,” papar Uchok.
Dia mengritik pengeleloaan utang pada masa pemerintahan SBY yang dinilai amburadul. Hal ini karena lantaran beberapa faktor seperti utang dipakai untuk bermewah-mewahan dan membeli fasilitas pejabat negara. (bilal/oz/arrahmah.com)
