JAKARTA (Arrahmah.com) – Sebuah LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta komisi III DPR untuk menghentikan proyek pengadaaan kartu Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) Polri. Karena proyek ini dinilai akan semakin memboroskan anggaran negara tanpa manfaat yang jelas.
“Segera hentikan, ini proyek hanya menghambur-hamburkan uang pajak rakyat saja,” kata Koordinator FITRA Ucok Sky Khadafi melalui rilisnya kepada wartawan di DPR, Jakarta, Selasa (24/04).
Lanjut Ucok, proyek Inafis ini hanya akal-akalan yang dilakukan oleh polisi untuk meningkatkan keuangan mereka.
“Dari alokasi anggaran, Inafis hanya program proyek-proyekan buat pejabat polisi untuk menambah tambahaan penghasilan saja,” imbuhnya.
FITRA merilis beberapa data terkait proyek tersebut, yaitu alokasi anggaran inafis tahun 2012 pada APBN 2012 diperkirakan sebesar Rp46.1 miliar. Adapun alokasi anggaran yang ditenderkan atau HPS (harga perkiraan semestara) sebesar Rp45.2 miliar (45.267.748.850).
Alokasi tender tersebut ditujukan untuk dua hal berikut. Pertama, pengadaan peralatan penerbitan inafis card dan inafis card clien berserta bahan baku inafis card sebesar Rp.41.9 miliar (41.968.637.000). Kedua, Pengadaan barang pakai habis bahan pendukung penerbitan inafis sebesar Rp.1.2 miliar (1.221.245.850) 3). Jasa sewa jaringan V-SAT IP inafis MOBILE sebesar Rp.2 milaiar (2.077.866.000).
“Setelah inafis selesai, dan diterapkan kepada pubik, maka publik harus membeli kartu inafis ini, dan pembelian kartu inafis oleh masyarakat, apakah polisi sudah mulai menjadi institusi bisnis,” tandas Ucok.
Sebagaimana diketahui, sebanyak 4000 masyarakat wilayah DKI Jakarta tercatat mendaftarkan diri untuk memiliki kartu Inafis ini, kartu tersebut rencananya akan dikenai biaya kepada masyarakat. Polri sendiri masih mengejar 5000 orang sebagai target pertama pendaftaran kartu tersebut. (bilal/arrahmah.com)
