SURABAYA (Arrahmah.id) – Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur (Jatim) melakukan ijtima ulama.
Sejumlah poin dibahas dalam ijtima ini, termasuk metode pembayaran yang menawarkan angsuran tanpa perlu menggunakan kartu kredit untuk berbelanja di e-commerce alias paylater.
BacaJuga
Hasil pembahasan menyatakan kalau paylater haram.
Ketua Fatwa MUI Jatim, KH Ma’ruf Khozin menjelaskan soal pengharaman paylater.
Menurutnya, paylater mirip dengan mengutang di leasing. Hanya saja, umumnya paylater langsung mencantumkan bunga sekitar 2 persen dan denda sekitar 1 persen kalau ada keterlambatan pembayaran.
“Kalau seperti itu secara fiqih tidak dibenarkan,” ujarnya, Kamis (28/7/2022), dikutip dari IDN Times.
Namun, Kiai Ma’ruf memberikan pengecualian kepada beberapa layanan paylater.
Layanan yang menurutnya diperbolehkan adalah yang masa bayarnya kurang dari satu bulan dan tak kena bunga.
“Intinya, pinjam uang dengan nominal pembayaran yang lebih itu tidak boleh. Kalau kredit boleh, karena memang sudah dijelaskan di awal itu boleh. Ini kan faktornya beda antara paylater dengan sistem kredit,” jelasnya.
Dia menilai, paylater mengandung unsur ziyadah atau tambahan yang disyaratkan di muka oleh pihak penerbit paylater kepada konsumen. Sedangkan kredit harus memenuhi kesepakatan terlebih dahulu antara penjual dan pembeli untuk nominalnya kemudian baru dilakukan akad.
Melalui pertimbangan itulah, lanjutnya, paylater haram.
“Para kiai memutuskan (paylater) tergolong sesuatu yang tidak diperbolehkan. Apalagi, di paylater itu akan ada debt collector, kemudian akan ada yang mengumumkan,” terang Kiai Ma’ruf
“Ini akan sama dengan pinjaman online yang kemudian bahaya di bagian belakangnya,” pungkasnya.
(ameera/arrahmah.id)
