YERUSALEM (Arrahmah.com) – Otoritas Palestina yang didominasi Fatah telah sepakat untuk membentuk pemerintah persatuan dengan organisasi Hamas, lansir Al Jazeera (18/1/2016).
Kesepakatan tersebut dicapai pada Selasa setelah negosiasi tiga hari di ibukota Rusia, Moskow.
Kedua organisasi tersebut akan membentuk Dewan Nasional baru, yang akan mencakup warga Palestina di pengasingan dan mengadakan pemilihan.
“Hari ini kondisi untuk (inisiatif tersebut) lebih baik dari sebelumnya,” kata Azzam al-Ahmad, seorang pejabat senior Fatah.
Kesepakatan itu juga termasuk kelompok Jihad Islam yang tidak terlibat dalam negosiasi untuk waktu yang lama.
Pemimpin Palestina Mahmoud Abbas dari Fatah, telah berselisih degan Hamas sejak perebutan Gaza pada tahun 2007, setelah memenangkan pemilu legislatif tahun 2006.
Tahun lalu pemerintah Palestina menunda pemilihan kota pertama di Tepi Barat yang diduduki dan Jalur Gaza dalam 10 tahun setelah pengadilan tinggi memutuskan harus diadakan hanya di Tepi Barat.
Sementara itu, pemimpin Palestina yang dekat dengan pemimpin Hamas mengatakan kepada Al Jazeera bahwa “hal-hal yang tidak jelas atau belum final”.
“Pada prinsipnya, semua faksi Palestina telah sepakat untuk membentuk pemerintah persatuan nasional, termasuk Hamas, dan untuk mendirikan sebuah Dewan Nasional Palestina baru. Tapi Abbas belum membuat keputusan yang akan mengambil langkah-langkah konkrit ke arah itu.”
“Abbas juga harus mempertimbangkan posisi kekuatan regional Arab yang mungkin melemparkan hak veto di seluruh hal karena permusuhan mereka terhadap Hamas,” tambahnya. (fath/arrahmah.com)
