RAMALLAH (Arrahmah.id) – Faksi-faksi Palestina telah mengutuk niat Otoritas Palestina (PA) untuk berpartisipasi dalam pertemuan keamanan dengan pendudukan “Israel” di Yordania, Safa Press Agency melaporkan.
Yordania diperkirakan akan menjadi tuan rumah pertemuan antara PA dan otoritas pendudukan “Israel” pada Ahad (26/2/2023).
Perwakilan Mesir dan AS juga diperkirakan akan menghadiri pertemuan tersebut, surat kabar Al Ghad Yordania melaporkan.
Surat kabar Yordania tersebut menunjukkan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya Yordania untuk merumuskan masa tenang, memulihkan kepercayaan antara pejabat “Israel” dan Palestina, mengakhiri tindakan sepihak, dan mengekang ketegangan yang sedang berlangsung.
Ini akan menjadi pertemuan resmi pertama antara “Israel” dan Palestina dengan negara-negara regional yang berpartisipasi dalam beberapa tahun terakhir.
Penasihat Keamanan Nasional “Israel” Tzachi Hanegbi mengupayakan pertemuan tersebut bersama dengan pejabat Palestina Hussein Al-Sheikh sebagai bagian dari pembicaraan rahasia yang telah mereka adakan, lansir MEMO (25/2).
Menyusul pembunuhan 11 warga Palestina oleh “Israel” di Nablus pekan lalu, PA mengancam tidak akan berpartisipasi dalam KTT tersebut.
Laporan menyebutkan bahwa pemerintahan Biden mendorong pertemuan tersebut sebagai bagian dari upaya untuk meredakan situasi di Tepi Barat menjelang periode sensitif bulan suci Ramadan.
“Partisipasi PA dalam pertemuan ini seperti memberikan akta tidak bersalah kepada penjajah ‘Israel’ atas kejahatannya terhadap Palestina, yang terakhir adalah kejahatan keji di Nablus,” Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) mengumumkan dalam sebuah pernyataan.
Ia menambahkan: “Rakyat kami membayar harga yang mahal untuk tekanan-tekanan AS yang selalu datang untuk mencapai kepentingan ‘Israel’ atau menutupi kejahatan-kejahatan mereka.”
Anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Bassam Al-Salhi, mengatakan: “Tidak ada artinya partisipasi PA dalam pertemuan ini. Pembantaian yang terjadi di Nablus telah menghancurkan semua alasan untuk menghadiri pertemuan ini.”
PA mengajukan syarat untuk menghadiri pertemuan tersebut, menuntut jaminan dan garansi dari AS dan “Israel” bahwa semua tindakan sepihak, termasuk serbuan tentara “Israel”, penghancuran rumah dan pembangunan permukiman, akan dihentikan.
PA juga mengancam akan melanjutkan desakannya untuk melakukan pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB untuk sebuah resolusi yang akan menyerukan kepada masyarakat internasional untuk melindungi rakyat Palestina. (haninmazaya/arrahmah.id)
