KHARTOUM (Arrahmah.com) – Presiden Sudan Omar Al-Bashir telah menyatakan keadaan darurat nasional, memecat pemerintah federal dan semua gubernur negara bagian.
Bashir membuat pengumuman dalam pidato televisi, kemudian menunjuk anggota pasukan keamanan sebagai gubernur pengganti, lansir BBC pada Sabtu (23/2/2019).
Sebelumnya, Layanan Keamanan dan Intelijen Nasional (NISS) mengklaim bahwa Bashir akan mengundurkan diri.
Bashir telah menjadi fokus protes anti-pemerintah dalam beberapa pekan terakhir.
Para pengunjuk rasa turun ke jalan di kota Omdurman, setelah pengumuman tersebut, ujar saksi mata, namun mereka disambut tembakan gas air mata oleh polisi.
Dalam pidatonya, Bashir meminta parlemen untuk menunda amandemen konstitusi yang akan memungkinkannya mencalonkan diri untuk masa jabatan berikutnya.
Bashir juga menyalahkan demonstrasi dan menyebutnya sebagai upaya untuk mengacaukan negara.
“Saya mengumumkan pemberlakukan keadaan darurat di seluruh negeri selama satu tahun,” ujarnya.
“Saya mengumumkan pembubaran pemerintah di tingkat federal dan di tingkat provinsi.”
Beberapa jam setelah pengumuman itu, Bashir mengeluarkan dua dekrit presiden yang menunjuk tentara dan petugas keamanan untuk memerintah 18 provinsi di negara tersebut.
Dia juga mengumumkan bahwa lima nggota kabinet dipecat, termasuk menteri luar negeri, pertahanan dan keadilan.
Demonstrasi dimulai karena adanya pemotongan subsidi roti dan bahan bakar pada Desember lalu, dan dengan cepat berkembang menjadi protes anti-pemerintah dan kemarahan terhadap pemerintahan Bashir yang telah berkuasa selama 30 tahun.
Lebih dari 1.000 orang dilaporkan telah ditahan sejak protes dimulai. Kelompok-kelompok HAM mengatakan lebih dari 40 orang tewas dalam bentrokan dengan pasukan keamanan.
Penyelenggara protes bersumpah akan terus berdemonstrasi sampai Bashir mundur dari jabatannya, kantor berita AFP melaporkan. (haninmazaya/arrahmah.com)
