![Benjamin Netanyahu akan menjadi perdana menteri pemerintahan koalisi “Israel” yang akan datang. [Getty]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2022/12/netanyahu2.jpg?fit=1155%2C650&ssl=1)
TEL AVIV (Arrahmah.id) – Pemerintahan “Israel” sayap kanan Benjamin Netanyahu menempatkan perluasan permukiman Tepi Barat yang diduduki di bagian atas daftar prioritasnya pada Rabu (28/12/2022), sehari sebelum dilantik.
Partai Likud Netanyahu merilis pedoman kebijakan pemerintah baru, yang pertama adalah bahwa ia akan “memajukan dan mengembangkan permukiman di semua bagian tanah “Israel” – di Galilea, Negev, Dataran Tinggi Golan, dan Yudea dan Samaria”.
Itu terjadi meskipun Dataran Tinggi Golan menjadi wilayah Suriah yang diduduki oleh “Israel” dan Yudea dan Samaria – mengacu pada Tepi Barat – menjadi tanah Palestina yang diduduki “Israel”.
Komitmen tersebut dapat membuat pemerintah baru berselisih dengan sekutu terdekatnya, termasuk Amerika Serikat, yang menentang pembangunan permukiman di Tepi Barat.
“Israel” merebut Tepi Barat pada 1967 bersama dengan Jalur Gaza dan Yerusalem Timur. Warga Palestina memandang Tepi Barat sebagai jantung negara merdeka mereka di masa depan.
Dalam beberapa dekade sejak itu, “Israel” telah membangun lusinan permukiman Yahudi di sana yang melanggar hukum internasional. Permukiman di Tepi Barat, rumah bagi sekitar 2,5 juta warga Palestina, sekarang menampung sekitar 500.000 pemukim ilegal “Israel”.
Sebagian besar masyarakat internasional menganggap permukiman “Israel” di Tepi Barat ilegal dan menjadi penghalang perdamaian.
Pemerintah sayap kanan baru Netanyahu – yang paling religius dan garis keras dalam sejarah “Israel” – terdiri dari partai-partai ultra-Ortodoks, faksi religius ultranasionalis, dan partai Likud miliknya. Mereka akan disumpah pada hari ini, Kamis (29/12/2022).
Kebijakan inti koalisi juga mencakup “pemberian prioritas” untuk memberlakukan “klausul pengesampingan”, sebuah tindakan yang akan membuat mayoritas di parlemen “Israel” mengesampingkan Mahkamah Agung negara itu, lansir surat kabar “Israel” Haaretz.
Pemerintah juga bermaksud untuk setuju untuk menaikkan gaji tentara sebesar 20 persen dan memberi mereka yang telah bertugas di militer izin masuk universitas di beberapa disiplin ilmu, seperti hukum dan teknik.
Pedoman kebijakan mengatakan koalisi juga berkomitmen untuk bekerja untuk memperdalam dan memperkuat kerja sama dengan negara-negara “Abraham Accords”, Al-Araby Al-Jadeed melaporkan.
Ini merujuk pada kesepakatan 2020 di mana UEA, Bahrain, Maroko, dan Sudan secara kontroversial setuju untuk menormalisasi hubungan dengan “Israel”. Keputusan untuk mengatur hubungan telah dikutuk oleh warga Palestina, yang melihatnya sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan nasional mereka.
Beberapa sekutu utama Netanyahu, termasuk sebagian besar partai Zionisme Religius, adalah pemukim ultranasionalis Tepi Barat.
Pada Rabu (28/12), Menteri Keuangan yang akan datang Bezalel Smotrich mengatakan dalam sebuah op-ed yang diterbitkan oleh The Wall Street Journal bahwa tidak akan ada “perubahan status politik atau hukum” Tepi Barat, bertentangan dengan advokasi aneksasi seluruh wilayah selama bertahun-tahun.
Dia melontarkan kritik pada “pemerintahan militer yang ceroboh” yang mengelola urusan sipil untuk pemukim “Israel”, termasuk dirinya sendiri.
“Israel” telah banyak dikritik karena menerapkan sistem apartheid terhadap warga Palestina. Di Tepi Barat, warga Palestina diadili di bawah hukum militer sementara para pemukim tunduk pada hukum sipil “Israel”.
Smotrich diatur untuk mengambil kendali atas pemerintahan militer di Tepi Barat di bawah peran keduanya — posisi yang baru dibuat sebagai menteri di kementerian pertahanan.
Netanyahu kembali berkuasa setelah dia digulingkan dari jabatannya tahun lalu setelah menjabat sebagai perdana menteri dari 2009 hingga 2021.
Dia akan menjabat saat diadili karena diduga menerima suap, pelanggaran kepercayaan dan penipuan, tuduhan yang dia bantah.
Mitra Netanyahu mencari reformasi kebijakan luas yang dapat mengasingkan sebagian besar masyarakat “Israel”, meningkatkan ketegangan dengan Palestina, dan menempatkan negara itu pada jalur yang bertentangan dengan Amerika Serikat dan Yahudi Amerika.
Pemerintahan Biden mengatakan sangat menentang perluasan permukiman dan telah menegur pemerintah “Israel” karena hal itu di masa lalu. (zarahamala/arrahmah.id)
