JAKARTA (Arrahmah.com) – Pengacara kondang Eggi Sudjana menilai Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror hanya digunakan untuk kepentingan asing, oleh karena itu keberadaan Densus 88 harus segera dibubarkan.
“Densus ini milik kepentingan penguasa yang sudah menjadi antek Amerika,” ujarnya dalam diskusi bertema “Densus 88 milik siapa, Studi kasus Manado dan Poso” di Kantor Syarikat Islam, Jl Matraman, Jakarta Timur, Rabu (20/03/2013).
Maka dari itu, lanjut Eggi, Densus 88 sebaiknya dibubarkan saja dan Komnas HAM selaku pihak berwenang dalam dugaan pelanggaran HAM melakukan langkah memperjuangkan nasib korban pelanggaran HAM yang dilakukan Densus 88.
“Saya mohon Densus 88 dibubarkan saja. Langkah ini bentuk penyelamatan terhadap umat,” tegasnya.
Menurut Eggy, keberadaan Densus 88 tidak lepas dari sosok SBY yang menurutnya merupakan antek Amerika dengan segala kebijakannya. Pengakuan SBY yang pernah mengatakan “Saya mencintai Amerika dengan segala kesalahannya, dan saya mengakui Amerika sebagai negara kedua saya”, bukti kuat bahwa SBY memang antek Amerika dan inilah yang menjadi tiket SBY untuk menjadi presiden. Dan untuk tetap melenggangkan kekuasaannya SBY perlu aparat yang bisa jadi anteknya.
Setiap setelah kunjungan pejabat Amerika, hampir selalu ada aksi teror, ini ada apa? tanya Eggy. Menurutnya aksi-aksi teror tersebut merupakan by design. Dan umat Islam lah yang menjadi sasaran tembak.
Dibiayai Asing
Eggi juga menjelaskan bahwa aliran dana asing ditengarai sudah mampir ke rekening Densus 88 sejak zaman Kapolri Da’i Bachtiar.
“Uang Densus datangnya dari luar, itu sejak zaman Kapolri Dai Bachtiar. Hillary Clinton juga pernah ke sini (Indonesia) untuk perjanjian keamanan baru itu,” kata Eggie.
Namun, Eggi mengakui akan sangat sulit untuk membubarkan Densus 88 ini. Karena Densus 88 adalah produk Amerika yang diciptakan melalui anteknya di Indonesia.
“Membubarkannya akan sulit dilakukan, karena pada 2010 Amerika sudah melakukan kerjasama bilateral dengan Indonesia tentang perjanjian keamanan, saat itu Indonesa mendapat bantuan dana hingga USD 50 juta,” demikian Egi.
Mendapat tudingan dari Eggi, Polri menolak dan segera membantah jika Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88) dibiayai oleh pihak asing yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Boy Rafli Amar mengatakan, itu merupakan tudingan yang salah karena Densus dibiayai oleh negara.
“Densus tidak dibiayai orang asing, Densus dibiayai APBN,”kata Boy Rafli
Dalam kesempatan itu Ketua Umum Gerakan Reformis Islam (Garis) Chep Hernawan mengkritik stigmatisasi yang dilakukan kepolisian terhadap orang yang dituduh teoris,
“Tidak semua orang yang masuk rumah sakit itu memang sakit dan tidak semua orang yang distempel teroris oleh polisi dan orang yang membelanya dianggap bagian jaringan teroris,” tegasnya. (bilal/arrahmah.com)
