JAKARTA (Arrahmah.com) – Forum Masyarakat Minangkabau Tolak Lippo Group (FMMTLG), bersama ormas Islam lainnya, seperti Libas, Paga Nagari, MTKAAM, Majelis Mujahidin, mendatangi DPRD Sumbar, Senin (17/3/2014).
Kedatangan FMMLTG, untuk menagih janji DPRD Sumatera Barat (Sumbar) mendatangkan sejumlah tokoh Sumbar, yang ikut dalam penekanan tombol peletakan batu pertama pembangunan Super Blok Lippo Group di jalan Khatib Sulaiman, 10 Mei 2013 silam.
BacaJuga
“Pada 17 Februari yang lalu, DPRD Sumbar dalam hal itu Komisi IV sepakat untuk menindaklanjutinya dalam waktu satu minggu. Namun, sampai saat ini, janji itu belum ada. Untuk itu, kami datang menagihnya kembali,” ujar Ketua FMMTLG Masfar Rasyid, seperti ditulis Haluan Selasa (18/3/2014).
Dalam peletakan batu pertama itu, kata Masfar, hadir tokoh-tokoh Sumbar mulai Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Ketua DPD RI Irman Gusman, Azwar Anas, mantan Walikota Padang Fauzi Bahar, Ketua LKAAM, dan tokoh lainnya.
“Tokoh ini harus mencabut dukungannya, dan meminta maaf kepada masyarakat Sumbar di hadapan publik,” tegasnya.
Dirinya menekankan agar DPRD Sumbar juga harus mengingatkan Pemko Padang atas izin bangunan Super Blok tersebut. Karena, lokasi tersebut merupakan lokasi untuk perkantoran Pemprov Sumbar. “Jika lahan itu sudah dibangun, lalu lahan untuk perkantoran semakin sempit. Oleh karena itu, DPRD harus segera mencegahnya,” tuturnya.
Wakil Ketua FMMTLG Irfianda Abidin mengatakan, yang paling melukai perasaan masyarakat Sumbar, khususnya FMMTLG adalah kedatangan Irman Gusman, dan Azwar Anas langsung bersama James T Riady dan Presiden Lippo Theo L Sambuaga.
“Mereka satu pesawat. Setelah turun dari pesawat, langsung disambut oleh mantan Walikota Padang Fauzi Bahar dengan tari-tarian Minangkabau. Ini tidak kami terima. Kami tidak ingin misionaris diperlakukan seperti dewa,” tukasnya.
Ketua Paga Nagari Ustadz Aqil mengatakan, janji Lippo Group untuk menampung 3.000 tenaga kerja adalah bohong belaka. Ia mengumpakan selah satu perusahaan besar di Padang yang hanya bisa menampung tenaga kerja ratusan orang saja.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Sumbar Yultekhnil mengakui hasil paripurna DPRD Padang beberapa waktu lalu, dan mendukung pembangunan Lippo Group, tidak pro rakyat, dan terkesan bekerja sama dengan Pemko Padang. “Paripurna itu jelas tidak berpihak kepada masyarakat. Padahal ini menyangkut masyarakat banyak,” katanya.
Dengan hal itulah, Yul berjanji akan menyurati Pj Walikota Padang Erizal untuk menindaklanjuti hasil kajian amdal, dan izin yang diberikan oleh Walikota Padang sebelumnya.
Selain itu, Yul juga berjanji akan menyurati Ketua DPD RI Irman Gusman, Azwar Anas, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, serta pihak-pihak yang terkait pada waktu itu. Yang paling penting, kata Yul agenda untuk membahas pembangunan Super Blok tersebut akan dimasukkan dalam agenda rapat kerja Komisi IV yang dilaksanakan mulai 17-25 Maret ini.
“Kami tidak hanya sekedar berjanji. Kami akan tembuskan surat undangan tersebut kepada FMMTLG. Terkait bila surat undangan itu tidak digubris, itu akan dibahas setelahnya,” tukasnya. (azm/arrahmah.com)
