JAKARTA (Arrahmah.com) – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 9 Desember mendatang diprediksi rawan konflik. Menurut Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Akhmad Muqowam dari 269 daerah yang ikut hanya dua wilayah yang mendapat kategori aman.
“Dua wilayah tersebut adalah Bali dan Bangka Belitung (Babel),” kata Muqowam, di gedung DPD, Senayan Jakarta, Jumat (4/12/2015), lansir HarianTerbit.
Selebihnya menurut Muqowam, cukup rawan dan rawan. Mengutip peta kerawanan TPS pilkada serentak yang dikeluarkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), senator asal Jawa Tengah itu mengatakan, dari sisi profesionalitas penyelenggara, ada tiga wilayah yàng paling rawan konflik.
“Ini data Bawaslu. Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara merupakan daerah paling rawan konflik pilkada,” ujarnya.
Dia menjelaskan, indek kerawanan pilkada (IKP) meliputi profesionalitas, politik uang dan pengawasan. “Dari pengawasan ini menyebabkan lima kerawanan meliputi politik uang, keterlibatan aparatur negara, ketersediaan logistik pemungutan, penghitungan suata dan akurasi data,” ujarnya.
Selain itu, Muqowam juga mengkritisi 13 daerah peserta pilkada yang dia duga sengaja menahan pencairan anggaran pilkada di APBD masing-masing daerah. Satu diantaranya ujar Muqowan adalah Pekalongan, Jawa Tengah.
“DPD minta Mendagri memberi sanksi terhadap Pemda yang menghambat pencairan dana pilkada karena berpotensi mengganggu kelancaran pilkada,” pungkas Akhmad.
(azm/arrahmah.com)
