SURIAH (Arrahmah.id) – Dewan Keamanan PBB telah memilih dengan suara bulat untuk menjaga penyeberangan perbatasan utama dari Turki ke barat laut yang dikuasai oposisi Suriah tetap terbuka untuk pengiriman bantuan penting selama enam bulan lagi.
Secara mengejutkan, sekutu Suriah, Rusia, mendukung resolusi tersebut selama pemungutan suara pada Senin (9/1/2023), lansir Al Jazeera.
BacaJuga
Otorisasi oleh dewan beranggotakan 15 orang diperlukan karena rezim Suriah tidak menyetujui operasi kemanusiaan, yang telah mengirimkan makanan, obat-obatan, tempat berlindung, dan bantuan lainnya ke daerah-daerah yang dikuasai oposisi di Suriah sejak 2014.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan setelah pemungutan suara bahwa operasi kemanusiaan lintas batas “tetap menjadi jalur kehidupan yang sangat diperlukan bagi 4,1 juta orang di barat laut Suriah”.
Pemungutan suara itu, kata Sekjen PBB, “dilakukan ketika kebutuhan kemanusiaan telah mencapai tingkat tertinggi sejak dimulainya konflik pada 2011 dengan orang-orang di Suriah bergulat dengan musim dingin yang keras dan wabah kolera”, menurut juru bicaranya Stephane Dujarric.
Menjelang pemungutan suara, semua mata tertuju pada Rusia, yang di masa lalu telah abstain atau memveto resolusi pengiriman bantuan lintas batas. Ia berusaha mengganti bantuan kemanusiaan yang datang melintasi perbatasan Turki dengan konvoi dari daerah-daerah yang dikuasai rezim. Sejak tahun-tahun awal perang, Turki memihak dan mendukung oposisi Suriah.
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menyebut keputusan untuk mendukung resolusi itu “sulit” dan menggambarkan barat laut sebagai “kantong yang dibanjiri teroris”.
Pemungutan suara, katanya, tidak boleh dilihat sebagai perubahan dalam “posisi prinsip” Moskow bahwa pengiriman bantuan lintas batas, yang dimulai pada 2014, bersifat sementara dan harus diganti dengan pengiriman yang dikendalikan rezim Suriah.
Duta Besar Suriah untuk PBB, Bassam Sabbagh, mengkritik beberapa negara Barat karena “memolitisasi pekerjaan kemanusiaan” dan mengatakan sanksi Barat “telah memperparah penderitaan warga Suriah”.
Dia mengklaim pemerintahnya telah “bekerja tanpa henti” untuk menyediakan layanan dasar bagi warga Suriah dan mendesak lebih banyak proyek pemulihan, yang juga didorong oleh Rusia.
Bulan lalu, Guterres mengatakan pengiriman telah meningkat melintasi garis konflik di dalam negeri, tetapi dia mengatakan mereka tidak dapat menggantikan “ukuran atau ruang lingkup operasi besar-besaran lintas batas PBB”.
Pada Ahad (8/1), konvoi 18 truk memasuki Idlib melalui garis depan yang dipegang oleh pasukan rezim Suriah. (haninmazaya/arrahmah.id)
