JAKARTA (Arrahmah.id) – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadi sorotan publik setelah meminta pihak Garuda Indonesia untuk menyiapkan 80 kursi kelas bisnis bagi anggota DPR yang akan berangkat ibadah haji ke Tanah Suci.
Kabar tersebut diungkapkan oleh Irfan Setiaputra, Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia.
Irfan menjelaskan bahwa dirinya ditelepon oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, untuk menyiapkan 80 kursi kelas bisnis untuk anggota DPR yang akan ke Tanah Suci.
“Tadi, kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada sekitar tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji,” ujar Irfan pada Selasa (13/6/2023).
Terkait permintaan tersebut, Irfan menyampaikan bahwa pihaknya belum bisa memastikan, sebab Garuda perlu izin dari General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi. Selain itu, penerbangan terakhir akan dilakukan pada 22 Juni 2023.
Namun meski demikian, Irfan mengatakan bahwa pihaknya akan mengusahakan kursi kelas bisnis bagi anggota DPR.
“Bapak/ibu sekalian stay tune kami belum bisa menjanjikan tambahan pesawat tapi memang ini persoalan izin dari GACA dari Arab Saudi yang sebenarnya mensyaratkan tanggal 22 adalah hari terakhir penerbangan untuk haji,” imbuh Irfan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengklarifikasi sejumlah pemberitaan yang terkesan menuding DPR meminta “jatah” kursi ke Garuda untuk berangkat ke Tanah Suci dalam rangka menunaikan ibadah haji.
Indra memaparkan bahwa 80 kursi kelas bisnis tersebut dibutuhkan untuk memberangkatkan anggota DPR dan pendukung dari Sekjen DPR RI yang menjadi tim pengawas pelaksanaan haji.
Indra pun menegaskan, permintaan pihaknya kepada Garuda untuk menyediakan 80 kursi kelas bisnis akan dibayar penuh oleh Sekjen DPR
“Sampai tiga hari lalu kami belum mendapat gambaran yang pasti dari biro travel kami. Maka dari itu, saya teleponlah Direktur Utama (Dirut) Garuda untuk meminta tolong agar bisa disediakan kebutuhan itu dan tentunya kami bayar, bukan gratis,” ungkapnya di Jakarta, pada Kamis (15/6).
Dia menyebutkan, pihaknya sudah menyediakan anggaran perjalanan untuk kepentingan tugas negara, termasuk terkait pengawasan pelaksanaan haji di Tanah Suci oleh DPR.
“Jadi, jangan salah paham karena ini bukan konteksnya minta-minta untuk kepentingan pribadi. Kami memesan tiket untuk pemberangkatan tim pengawas haji dari DPR,” tegasnya dalam keterangan tertulis.
Indra menambahkan, pemilihan maskapai Garuda Indonesia untuk penyediaan fasilitas penerbangan untuk tim pengawas haji DPR menjadi pilihan utama dibandingkan maskapai asing.
Alasannya adalah maskapai Garuda Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga ketika DPR menggunakan fasilitas tersebut akan memberi pemasukan bagi negara.
“Kalau kami sih semuanya pengennya Garuda. Semangatnya kan merah putih. Dibanding kalau kita menggunakan maskapai asing, uangnya nanti buat negara lain, dong,” tandasnya.
Namun jika pihak Garuda Indonesia tidak dapat menyediakan 80 kursi kelas bisnis, maka DPR akan mencari alternatif dari penerbangan asing.
“Alternatifnya ya kita harus dari penerbangan asing. Kalau kami sih semuanya pengennya Garuda. Kalau enggak dapat Garuda mau diapain. Kami semangat nya merah putih. Kalau Garuda nya enggak ada seatnya mau gimana? Naik perahu?” pungkasnya. (rafa/arrahmah.id)
