BANDUNG (Arrahmah.id) – Menteri Sosial Tri Rismaharini mendadak ber’sujud’ di hadapan salah satu pengajar SLB Negeri A Pajajaran Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (21/2) siang.
Aksi menteri yang kerap disapa Risma itu dilakukannya saat didesak jajaran pengajar di SLB tersebut atas janjinya soal hibah lahan.
BacaJuga
Aksi ‘sujud’ Risma itu dilakukannya ketika seorang pengajar yang juga penyandang disabilitas tuna netra berbicara soal alasan mereka menagih janji hibah lahan.
Pengajar itu menegaskan perjuangan yang mereka lakukan bukan untuk kepentingan mereka masing-masing.
Kita juga bukan untuk kepentingan pribadi bu,” ujar pengajar itu, lansir CNN Indonesia.
“Makanya bu, kata saya kita berbagi,” ujar Risma.
“Tapi tolong direalisasikan [janji hibah lahan],” kata pengajar itu.
“Saya sujud,” ujar Risma dan langsung sujud ke kaki pengajar itu.
Setelah itu, Risma pun langsung dibangkitkan salah satu staf Kementerian Sosial yang mendampingi kunjungan kerjanya.
“Jangan begitu ibu,” kata pengajar itu.
“Bukan seperti ini maksudnya,” lanjutnya sambil menangis.
“Ibu dengerin, tadi saya bilang ini saya disaksikan Gusti Allah,” timpal Risma.
Suasana semakin panas, tatkala pengajar bernama Tri kembali berbicara soal hibah.
“Kami pikirkan anak-anak,” ucap pengajar bernama Tri.
“Sama,” timpal Risma.
Risma lantas meminta agar pihak sekolah jangan hanya memikirkan terkait hibah, tapi harus pikirkan setelah siswa lulus mereka harus bekerja apa dan di mana. Risma meminta kawasan Wyata Guna itu diharapkan bisa dimanfaatkan seluruhnya oleh para penyandang disabilitas.
Setelah penjelasan panjang lebar Risma itu, masih ada yang menyanggah pernyataan menteri itu.
Risma pun meminta kepala sekolah untuk ikut menjelaskan dan menenangkan suasana.
“Bu Menteri sama. Sama, layani masyarakat, begitu pun saya sebagai kepala sekolah,” kata Kepala Sekolah SLB Negeri A Pajajaran Kota Bandung Gun Gun Guntara
Risma melihat suasana semakin tak kondusif, Risma juga meminta pengajar perempuan yang membicarakan soal janji hibah lahan itu agar tenang.
“Bu saya sudah sujud lho bu, ibu mau saya sujud lagi? Saya enggak masalah bu,” ujar Risma.
Risma pun meminta kepada para pihak SLB itu agar tak mempersoalkan perihal janji hibah lahan, tapi memikirkan para siswa di sana ketika lulus akan disalurkan ke mana.
“Pak dengerin saya, anak-anak ini untuk dapat pekerjaan, supaya setelah selesai bisa bekerja sendiri, bukan untuk kepentingan Kementerian Sosial. Coba pak, lihat itu yang kerja semua anak-anak disabilitas. Mereka bisa sekolah, tapi kalau enggak bekerja gimana,” tambahnya.
Salah satu pengajar perempuan pun menimpal kembali pernyataan Risma.
“Tapi pendidikan yang diutamakan bu,” timpal pengajar perempuan itu.
Perbicaraan itu tak ada titik temu dan Risma pun meninggalkan SLB itu lalu bergegas ke Aula Wyata Guna untuk menghadiri acara pemberian bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial kepada penerima manfaat.
Kepala Sekolah SLB Negeri A Pajajaran Kota Bandung Gun Gun Guntara mengatakan jajarannya menagih Risma karena sebelumnya menteri itu pernah menjanjikan bakal menghibahkan tanah milik Kementerian Sosial itu.
“Sebetulnya teman-teman kami perjuangan sudah lama terkait status lahan, yang kita tuntut terakhir janji Bu Risma akan menghibahkan ada 1.600 meter persegi sekian. Lokasi di sini,” jelas Gun Gun.
Disinggung terkait apakah hibah itu sudah terealisasi, Gun Gun menegaskan belum. Ia pun tidak mengerti apa alasannya.
“Kurang paham, Bu Menteri kan sudah ber-statement. Belum ada [realisasi janji hibah lahan],” ungkapnya.
Menurut Gun Gun, bangunan SLB itu sudah seluruhnya mengalami kerusakan. Sehingga bangunan harus segera diperbaiki.
“Kita kan ingin tingkatkan layanan, di infrastruktur, ini dari tahun 1901 belum terjadi pembangunan, hampir semua kelas (rusak). PUPR sudah jelaskan ini sudah tidak layak untuk digunakan, akhirnya saya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, tapi enggak bisa karena status lahan,” tutur Gun Gun.
Gun Gun menjelaskan, hibah harus segera dilakukan. Tujuannya agar standar pelayanan terhadap para siswa bisa terpenuhi.
“Harus sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dilaksanakan. Apakah beliau paham bahwa minimal lahan yang kita butuhkan misalkan 10 ribu meter persegi, sedang kita 1.600 meter persegi, gimana mau layak untuk menuju mutu pendidikan yang layak,” pungkas Gun Gun.
(ameera/arrahmah.id)
