JAKARTA (Arrahmah.com) – Di tengah isu reshuffle kabinet yang kian memanas, nama Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti muncul ke permukaan.
Abdul Mu’ti dinilai layak menggantikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) Nadiem Makarim.
Banyaknya kontroversi membuat banyak pihak mendorong Nadiem dievaluasi. Salah satunya adalah Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno.
Menurut Adi, selama pandemi Covid-19 ini, Nadiem tak menunjukkan performanya.
Pakar pendidikan yang juga mantan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) Fasli Jalal juga mengatakan hal senada.
“Memang Nadiem siap terima risiko dan dia akan jalan terus (meski banyak kritik). Cuma risikonya pada guncangan politik dan pendidikan menurut saya perlu tertata semua. Jadi saya pikir di persimpangan jalan Nadiem ini,” katanFasli, Rabu (14/4/2021).
Merespon hal tersebut, Abdul Mu’ti mengatakan penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Dia mengaku belum ada pembahasan soal itu dengan Presiden Joko Widodo.
“Pengangkatan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Sampai saat ini tidak ada komunikasi dengan saya ataupun Ketua Umum PP Muhammadiyah terkait jabatan Mendikbud-Ristek,” kata Abdul Mu’ti, Kamis (15/4), lansir Liputan6.com.
Saat ditanya kesiapannya jika diminta menempati posisi menteri, Abdul Mu’ti mengatakan belum bisa berkomentar hal yang belum terjadi.
“Saya tidak mau berandai-andai. Wait and see saja,” pungkasnya.
Nama Abdul Mu’ti bukan pertama kali ini saja masuk dalam pusaran isu resuffle kabinet. Sebelumnya, dia juga hampir tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju.
Saat itu, sempat beredar daftar wakil menteri yang bakal dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nama Abdul Mu’ti masuk dalam daftar tersebut.
Namun saat pelantikan pada 23 Desember 2020, Abdul Mu’ti tak hadir. Saat dikonfirmasi, Abdul Mu’ti menyatakan tidak bergabung di kabinet.
(ameera/arrahmah.com)