Ia mengaku kaget saat mendengar informasi SBY dituding melakukan korupsi, memanfaatkan kekuasaan demi kepentingan pribadi, dan mematai-matai lawan politiknya. “Presiden jangan hanya mengecam saja,” ujar Din di acara pelantikan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, di Jalan Kerto Menanggal, Surabaya, Sabtu (12/3/2011).
Din menjelaskan tidak mudah memang memberikan pemahaman kepada rakyat. Sebab, ada sebagian yang kadung percaya dengan kebenaran berita yang dimuat harian Sydney Morning Herald dan The Age. Ia menyadari pengaruh tulisan media asing membuat bangsa Indonesia tercoreng di mata dunia internasional.
Jika memungkinkan, pemerintah disarankan untuk mengambil jalur hukum guna menuntut dua media itu. Hal tersebut pastinya tidak mudah sebab membutuhkan perdebatan argumen dan beradu fakta yang melelahkan. Tapi, langkah hukum itu setidaknya lebih baik daripada sibuk membantahnya. “Lebih baik berikan penjelasan kepada masyarakat jika memang berita tersebut tidak benar,” terang Din. (rep/arrahmah.com) – Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsudin, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak sekedar mengecam pemberitaan dua media Australia yang bersumber dari situs Wikileaks yang dianggap menyalahgunaan kekuasaan dan menyudutkan keluarganya. Din menghimbau Presiden SBY harus menjelaskan informasi sebenarnya secara gamblang kepada masyarakat sembari membawa bukti sebagai bahan argumentasi agar kasus tersebut bisa transparan.
Ia mengaku kaget saat mendengar informasi SBY dituding melakukan korupsi, memanfaatkan kekuasaan demi kepentingan pribadi, dan mematai-matai lawan politiknya. “Presiden jangan hanya mengecam saja,” ujar Din di acara pelantikan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, di Jalan Kerto Menanggal, Surabaya, Sabtu (12/3/2011).
Din menjelaskan tidak mudah memang memberikan pemahaman kepada rakyat. Sebab, ada sebagian yang kadung percaya dengan kebenaran berita yang dimuat harian Sydney Morning Herald dan The Age. Ia menyadari pengaruh tulisan media asing membuat bangsa Indonesia tercoreng di mata dunia internasional.
Jika memungkinkan, pemerintah disarankan untuk mengambil jalur hukum guna menuntut dua media itu. Hal tersebut pastinya tidak mudah sebab membutuhkan perdebatan argumen dan beradu fakta yang melelahkan. Tapi, langkah hukum itu setidaknya lebih baik daripada sibuk membantahnya. “Lebih baik berikan penjelasan kepada masyarakat jika memang berita tersebut tidak benar,” terang Din. (rep/arrahmah.com)
