JAKARTA (Arrahmah.com) – Menlu Marty Natalegawa bersama empat menteri luar negeri lainnya ditolak masuk Ramallah Palestina oleh Israel. Indonesia melalui kementerian luar negeri mengutuk aksi Israel ini, mengingat sedianya Marty dkk akan menghadiri pertemuan khusus untuk membicarakan nasib Palestina.
“Indonesia bersama dengan 12 negara anggota Komite Palestina Gerakan Non Blok (GNB) lainnya bersatu dalam mengutuk tindakan semena-mena Israel yang telah menghalangi penyelenggaraan KTM khusus Komite Palestina GNB di Ramallah, Palestina,” ujar Jubir Kemenlu Michael Tene dalam siaran persnya, Kamis (5/8/2012) malam.
Tene mengatakan pertemuan tersebut sedianya akan diselenggarakan pada tanggal 5 Agustus 2012 guna menunjukkan solidaritas terhadap penderitaan bangsa Palestina. Selain itu 13 menteri luar negeri dari GNB tersebut juga awalnya akan meninjau langsung situasi di lapangan sebagai akibat kebijakan Israel.
“Namun pertemuan akhirnya tidak dapat diselenggarakan karena penolakan Israel memberikan akses masuk ke Ramallah yang merupakan wilayah Palestina, kepada para delegasi Komite Palestina GNB,” ujar Tene.
Tindakan Israel tersebut, lanjut Tene, merupakan pelanggaran terhadap prinsip hukum internasional dan kewajibannya sebagai Otoritas Pendudukan (Occupying Power). Menurutnya, tindakan Israel tersebut telah membuktikan sekali lagi kepada GNB dan masyarakat internasional mengenai kepedihan nasib bangsa Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan di tanah mereka yang telah diduduki sejak Juni 1967 dengan Jerusalem Timur sebagai ibukotanya.
“Terhadap tindakan Israel tersebut, Komite Palestina GNB memilih untuk tidak tunduk pada tekanan Israel dan mengeluarkan posisi bersama yang dituangkan dalam Pernyataan Pers sebagaimana tertera di bawah,” pungkas Tene.
Sebagaimana diketahui, Pasukan penjaga perbatasanIsrael di Tepi Barat melarang 13 perwakilan menteri luar negeri anggota gerakan non-blok, antara lain Malaysia, Kuba, Bangladesh, termasuk di dalam rombongan itu Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa yang dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Mahmoud Abbas, seperti dilansir dari BBC, Senin (6/8). Kini mereka dilaporkan bakal mengadakan pertemuan di Ibu Kota Amman Yordania.
Alasan Israel melarang 13 perwakilan itu lantaran mereka tidak mengakui kedaulatan Negeri Zionis itu. Semua pihak jika ingin memasuki wilayah Tepi Barat harus seizin Negara Yahudi itu.
Rencananya, Minggu pekan lalu 13 perwakilan diplomatik anggota gerakan non-blok itu bakal bertemu Presiden Mahmud Abbas buat membahas rencana peningkatan status keanggotaan Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Kemarin, Menteri Luar Negeri Riyad al-Malki menyatakan Palestina berniat mengajukan peningkatan status keanggotaan dari entitas pengamat menjadi negara pengamat bukan anggota. Rencananya mereka mengusulkan itu di depan Majelis Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September mendatang. (bilal/dbs/arrahmah.com)
