POSO (Arrahmah.com) – Kedatangan satu bataliyon personel Brimob Kelapa Dua Depok, Jawa Barat ke Poso Sulawesi Tengah untuk aksi mengejar 20 DPO, tak pelak menimbulkan trauma yang mendalam bagi para perempuan Poso.
Anggota DPRD Poso Iskandar Lamuka menilai, penambahan pasukan Brimob Kelapa Dua Jakarta yang berada di bawah kendali operasi (BKO) di Poso dikhawatirkan dapat menimbulkan traumatik bagi perempuan Poso yang dulunya mengalami tindak kekerasan seksual oleh aparat keamanan.
BacaJuga
Selasa (27/1), sebanyak satu Batalyon atau 600 personil pasukan Brimob Kelapa Dua Jakarta tiba di Poso dalam operasi penuntasan kelompok sipil bersenjata.
“Diharapkan mobilisasi pasukan itu tidak menimbulkan dampak-dampak sosial di masyarakat, karena ini pengalaman dan fakta yang terjadi beberapa tahun silam,” tegas Iskandar dalam sidang dengar pendapat terkait penanganan gangguan keamanan bersama Pemda, Wakil Bupati, pihak TNI dan Polri, Kamis lalu, dikutip dari metrosulawesi.com
Menyoroti kedatangan personil tambahan sebanyak satu batalion Brimob, dia menyampaikan agar aparat keamanan juga harus berhati-hati jangan sampai menimbulkan dampak sosial baru ke tengah masyarakat.
“Masyarakat Poso sudah trauma dari kejadian beberapa tahun lalu, di mana saat aparat selesai tugas dan meninggalkan kota Poso, banyak gadis-gadis Poso yang ditinggal dalam kondisi hamil. Ini membuat dampak sosial yang baru,” ungkapnya, dikutip dari Kiblat.net
Sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Poso, menilai penanganan kelompok sipil bersenjata oleh kepolisian selama ini tidak membuahkan hasil. Kondisi itulah yang membuat situasi keamanan menjadi tidak menentu.
Politisi Demokrat itu berharap, penanganan kelompok bersenjata segera dituntaskan dengan ratusan personil yang telah disediakan. Bahkan, ia menginginkan penanganan kasus tersebut manjadi penanganan yang terakhir kali dilakukan.
Menurutnya, beberapa penanganan kasus kelompok bersenjata itu agar tidak melupakan kasus-kasus sebelumnya yang juga terjadi.
“Kita fokus penanganan di satu titik tapi kasus di tempat yang lain terlupakan sehingga masyarakat akan bertanya-tanya,” tambahnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Anggota DPRD dari Fraksi PDIP, Fredik Torunde yang menginginkan penanganan sipil bersenjata segera dituntaskan.
Menurutnya, dengan kasus yang sudah menahun dan pasukan yang banyak tetap saja masih ada pembunuhan dan penembakan.
“Ada apa sebenarnya di Poso ini, siapa pelakunya? Saya sudah hampir tiga tahun jadi anggota dewan setiap tahun pasti selalu dibahas masalah seperti ini,” jelasnya.
Namun ia mengapresiasi peran pemerintah dan pihak kepolisian yang terus berusaha untuk menangani kasus sipil bersenjata di wilayah Poso.
“Yang jelas kami menginginkan penanganan yang serius agar Poso aman, terutama masyarakat Poso yang kerjanya di kebun tidak takut lagi,” tambahnya. (azm/arrahmah.com)
