TRIPOLI (Arrahmah.com) – Ketua Dewan Tinggi Negara Libya Khalid Al-Mishri menekankan pada Jumat (23/4/2021) bahwa negaranya menghormati perjanjian yang ditandatangani dengan Turki dan semua kesepakatan yang ditandatangani dengan negara lain, Anadolu melaporkan.
“Kami menegaskan penghormatan kami terhadap perjanjian yang ditandatangani dengan Turki karena kami menghormati semua perjanjian sebelumnya dengan negara lain,” kata Al-Mishri. “Kami menekankan untuk menghormati peta jalan forum dialog politik Libya di mana pemerintah dibentuk sebagai bagian dari hasil-hasilnya.”
Komentarnya menyusul pernyataan Menteri Luar Negeri Najla Al-Mangoush yang menuntut agar semua pasukan asing ditarik dari Libya.
Pada Jumat (23/4), sebuah outlet berita Italia mengutip Al-Mangoush yang mengatakan: “Kami telah meminta semua orang, termasuk Turki, untuk bekerja sama dalam menyingkirkan semua pasukan asing dari tanah Libya.”
Al-Mishri mengatakan “bukanlah bagian dari yurisdiksi pemerintah [persatuan] untuk menghapus perjanjian sah sebelumnya atau mengubahnya,” dan mendesak “otoritas eksekutif [pemerintah dan Dewan Presiden] untuk mempertimbangkan hal ini dan untuk menghormati peta jalan Libya. ”
Pada 10 April, saat menerima surat kepercayaan dari utusan baru Turki untuk Tripoli, Kenan Yilmaz, Kepala Dewan Kepresidenan Libya Mohamed Al-Menfi mengatakan negaranya akan menjaga kepentingan bersama dengan Turki.
Pemerintah Turki dan pemerintah Libya yang saat itu diakui secara internasional menandatangani kesepakatan kerja sama keamanan bersama dengan perjanjian demarkasi maritim pada 27 November 2019.
Rakyat Libya berharap ini akan mengakhiri perang saudara selama bertahun-tahun yang telah melanda negara itu sejak penggulingan dan pembunuhan orang kuat Muammar Gaddafi pada tahun 2011. (Althaf/arrahmah.com)