KAIRO (Arrahmah.com) – Maroko dijadwalkan pada Minggu (6/9/2020) untuk menjadi tuan rumah pembicaraan antara delegasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Libya (HoR) dan Dewan Tinggi Negara untuk mengaktifkan perjanjian Skhirat, yang ditandatangani lima tahun lalu, dan membahas amandemennya.
Para delegasi mulai tiba di Bouznika Sabtu (5/9), di tengah absennya perwakilan dari Tentara Nasional Libya (LNA) Marsekal Khalifa Haftar.
BacaJuga
Sumber informasi mengatakan kepada Asharq Al-Awsat bahwa pertemuan dapat dilakukan antara Ketua Aguila Saleh dan ketua Dewan Tinggi Khaled al-Mishri jika diskusi menghasilkan kesepakatan politik.
Sebelum pertemuan tersebut, kepala komite urusan luar negeri HoR Youssef al-Akouri menegaskan bahwa DPR mempertahankan dimulainya kembali pembicaraan tentang menjaga persatuan negara, penarikan pasukan asing, dan membangun negara institusi dan hukum.
Perjanjian Skhirat yang ditengahi PBB ditandatangani pada 17 Desember 2015 di Maroko. Ini menetapkan pembentukan pemerintahan konsensual untuk jangka waktu satu tahun, hanya dapat diperbarui sekali.
Pada awalnya disepakati bahwa dewan kepresidenan beranggotakan sembilan orang akan membentuk pemerintahan, dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang bermarkas di timur saat ini sebagai badan legislatif utama, dan Dewan Negara sebagai kamar konsultasi kedua. (Althaf/arrahmah.com)
