KHARTOUM (Arrahmah.com) – Pemimpin Dewan Militer Sudan yang baru mengatakan pada Sabtu (13/4/2019) bahwa pemerintahan sipil akan dibentuk setelah berdiskusi dengan pihak oposisi dan berjanji masa transisi akan berlangsung selama maksimal dua tahun, saat para pendemo terus menekan untuk perubahan yang cepat.
Dalam pidato pertamanya di televisi, Letnan Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan Abdelrahman mengatakan dia juga membatalkan jam malam yang diperintahkan oleh pendahulunya dan memerintahkan pembebasan semua tahanan yang dipenjara berdasarkan undang-undang darurat yang diberlakukan oleh Presiden Omar Al-Bashir yang digulingkan, lansir Reuters.
Sebuah koalisi kelompok yang memimpin protes mengatakan telah menerima undangan oleh angkatan bersenjata untuk bertemu pada Sabtu untuk membahas pemerintah sipil baru.
Bashir digulingkan pada Kamis (11/4) setelah berminggu-minggu protes massa yang diakibatkan oleh kenaikan biaya pangan, pengangguran yang tinggi dan meningkatnya penindasan selama tiga dedakde berkuasa.
Penyelenggara protes utama sebelumnya pada Sabtu (13/4) mendesak oranng-orang untuk terus bergerak menuntut pemerintah sipil setelah menteri pertahanan dan kepala intelijen mengundurkan diri.
Ribuan orang berkumpul di depan Kementerian Pertahanan di Khartoum tengah, ujar seorang saksi mata Reuters.
Salah Abdallah Mohamed Saleh, yang dikenal sebagai Salah Gosh, mantan kepala Badan Intelijen dan Keamanan Nasional mundur, menurut laporan media pemerintah, Sabtu (13/4). Dia pernah menjadi orang yang paling berpengaruh di negara itu setelah Bashir, dan pengunjuk rasa menganggapnya bertanggung jawab atas pembunuhan para demonstran yang menuntut diakhirinya kekuasaan militer. (haninmazaya/arrahmah.com)
