NEW YORK (Arrahmah.id) – Dewan Keamanan PBB pada Senin (25/3/2024) mengadopsi sebuah resolusi yang menuntut gencatan senjata segera di Gaza, dengan PBB menahan diri untuk menggunakan hak vetonya untuk pertama kalinya, setelah 171 hari perang.
Resolusi tersebut, yang diajukan oleh anggota tidak tetap Dewan Keamanan, “menuntut gencatan senjata segera di bulan Ramadhan yang dihormati oleh semua pihak dan mengarah pada gencatan senjata yang berkelanjutan.
Resolusi ini juga “menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera, menekankan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan bantuan dan menuntut penghapusan semua hambatan dalam pengiriman bantuan.”
Resolusi tersebut, yang ditulis oleh sepuluh anggota terpilih di dewan dan diusulkan di dewan oleh perwakilan Mozambik, disahkan dengan 14 suara mendukung dan AS abstain.
Sebelum pemungutan suara, Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia mengecam fakta bahwa kata “permanen” diganti dengan bahasa yang lebih lemah adalah hal yang “tidak dapat diterima”.
“Kami semua menerima instruksi untuk melakukan pemungutan suara terhadap teks yang berisi kata ‘permanen’” dan hal lain dapat dianggap sebagai izin bagi “Israel” untuk melanjutkan serangannya, katanya. Namun, amandemen lisan Rusia tidak disetujui karena kurangnya suara.
Duta Besar dan Wakil Tetap Tiongkok untuk PBB, Zhang Jun, mengatakan bahwa “rancangan yang ada saat ini tegas dan tepat dalam arahnya yang menuntut gencatan senjata segera, sedangkan rancangan sebelumnya bersifat mengelak dan ambigu”.
Perwakilan Tiongkok menyalahkan AS karena menghalangi upaya sebelumnya dalam meloloskan resolusi gencatan senjata.
“Bagi mereka yang sudah meninggal, resolusi Dewan hari ini sudah terlambat”, katanya.
Berbicara setelah pemungutan suara, duta besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan bahwa AS “tidak setuju dengan semua resolusi tersebut”.
“Beberapa perubahan penting diabaikan, termasuk permintaan kami untuk menambahkan kecaman terhadap Hamas,” kata Thomas-Greenfield.
Upaya Sebelumnya
Pemungutan suara hari ini dilakukan menyusul beberapa upaya DK PBB untuk menengahi resolusi gencatan senjata Jumat lalu (22/3), Rusia dan Tiongkok memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang diajukan AS yang mengkondisikan gencatan senjata di Gaza untuk “segera” membebaskan semua “sandera yang tersisa” yang saat ini ditahan di Gaza.
Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia mengatakan bahwa AS berusaha “menjual produk” ke DK PBB dengan menggunakan istilah “imperatif” tanpa menuntut gencatan senjata.
“Kita menyaksikan tontonan munafik yang khas,” katanya.
Nebenzia menambahkan bahwa “tidak ada seruan gencatan senjata dalam perjanjian tersebut, dan menuduh kepemimpinan AS ‘sengaja menyesatkan komunitas internasional’,” tambah laporan itu.
Sementara itu, utusan Tiongkok Zhang Jun mengatakan bahwa Dewan Keamanan harus menyerukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat, dan menambahkan bahwa terlalu banyak waktu yang terbuang dalam hal ini.
Perwakilan Beijing juga mengatakan bahwa Tiongkok akan mendukung rancangan resolusi baru yang sudah beredar dan “jelas mengenai masalah gencatan senjata dan sejalan dengan arah tindakan Dewan yang benar dan sangat relevan.”
Sejak dimulainya serangan Israel di Gaza pada 7 Oktober lalu, Washington telah menggunakan hak vetonya terhadap tiga rancangan resolusi, dua di antaranya menyerukan gencatan senjata segera. (zarahamala/arrahmah.id)
