JAKARTA (Arrahmah.com) – Desentralisasi bidang kesehatan sampai kini belum berdampak pada status kesehatan masyarakat karena masih dijalankan setengah hati. Penilaian itu disampaikan Ketua Program Master of Public Health di University of Salford Dono Widiatmoko di London, Sabtu (19/12).
BacaJuga
Desentralisasi bidang kesehatan di Indonesia yang diamanatkan undang-undang sejak tahun 2000 menjadi pembahasan menarik dalam seminar bertema ‘Health Sector Decentralization in Indonesia 2000-2007: A Change without Change’ yang digelar di University of Salford, Kerajaan Inggris.
Dono mengatakan, seminar yang diikuti mahasiswa asing di University of Salford dan dilanjutkan dengan diskusi itu juga menampilkan Direktur Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan Universitas Gadjah Mada Profesor Laksono Trisnantoro.
Menurut Dono, dalam seminar itu, Prof Laksono membahas masalah desentralisasi sektor kesehatan di Indonesia dalam kurun 2000 sampai 2007. Dikatakannya, sejak desentralisasi dilaksanakan di Indonesia, pelaksanaannya masih seperti pendulum yang bergerak dari kubu sentralisasi ke desentralisasi.
Departemen Kesehatan, kata dia, selama ini masih ragu dan belum mau atau tidak mau melaksanakan desentralisasi di bidang kesehatan Indonesia. Misalnya dalam sistem kesehatan nasional kini tidak lagi mencantumkan aspek desentralisasi di sektor kesehatan, struktur Departemen Kesehatan tidak mendukung pelaksanaan desentralisasi, serta ketiadaan kebijakan dan petunjuk yang jelas dari pusat tentang desentralisasi kesehatan.
Dono yang juga aktif di ICMI London menyambut baik upaya untuk mengadakan berbagai riset dan pendidikan bidang kesehatan masyarakat antara institusi di Inggris dan universitas-universitas di Indonesia. “Kerja sama riset yang baik tentu akan membawa manfaat bagi semua pihak,” ujarnya. (rpblk/ant/arrahmah.com)
