Densus salah tangkap, ISAC surati DPR, Komnas HAM dan Kompolnas

SURAKARTA (Arrahmah.com) – Kasus salah tangkap aparat Densus 88 terhadap Nur Syawaludin warga Dawung Serengan Solo dan Galih warga Panularan Solo, Selasa (29/12/2015), terus bergulir dan menuai protes. Islamic Studies and Action Center (ISAC) mengirim surat kepada lembaga tinggi negara dan sejumlah instansi yakni; Ketua DPR R, Ketua Komisi III DPR RI, Ketua Komnas HAM, Ketua Kompolnas dan Ketua Ombudsman DIY.

Berikut ini isi surat ISAC tersebut yang diterima redaksi Jumat petang.

BacaJuga

No : 021/ISAC/XII/2015

Hal : 1. Laporan Salah Tangkap Densus 88 Anti teror

Laporan Dugaan Pelanggaran HAM

Kepada Yth.1. Ketua DPR RI

Ketua Komisi III DPR RI
Ketua Komnas HAM
Ketua Kompolnas
Ketua Ombudsman DIY

Setelah mendengar kesaksian dari Nur Sawaludin warga Dawung Serengan Solo dan Galih warga Panularan Lawiyan Solo pada hari Selasa 29 Desember 2015 pukul 21.00 diperoleh fakta sebagai berikut:

Telah terjadi penculikan oleh Densus 88 Anti Teror pada Selasa, 29 Desember 2015 sekitar pukul 11.20 di jalan Honggowongso depan SMA Al Islam 1 Solo terhadap 2 warga solo sebagaiman tersebur diatas.
Penangkapan terhadap 2 warga Solo tersebut tidak disertai surat penangkapan, diketahui pelaku dilakukan dengan menggunakan 5 mobil.
Dengan mengendarai sepeda motor Nur Sawaludin yang hendak menunaikan sholat Dhuhur di Masjid SMA Al Islam 1 Solo tiba tiba dipaksa masuk mobil dengan ditodong dengan pistol, kepada ditutup, lalu dibawa ke Mapolsek Lawiyan Solo. Pelaku mengaku sebagai Densus 88
Sesampai di Mapolsek Lawiyan Solo, Nur Sawaludin tanganya diborgol, diintrogasi dengan kasar, dan dipersulit menunaikan sholat Dhuhur.
Dengan mengendarai sepeda motor Galih yang akan menuju Masjid SMA Al Islam 1 untuk menunaikan sholat Dhuhur tiba tiba ditabrak mobil hingga motor dan dirinya jatuh, lalu ditangkap beberapa pria berbadan tinggi besar, kepala diaspal, tangan ditarik dibelakang, punggung diinjak dengan lutut serta diintimidasi.
Setelah itu Galih dibawa ke Mapolsek Lawiyan dengan kepala ditutup, diintrogasi dengan kasar, serta dipersulit sholat dhuhur.

Terkait dengan fakta-fakta diatas kami meminta :

Kepada Ketua DPR RI, Ketua Komisi 3, Ketua Kompolnas untuk memanggil Kapolri dan Kadensus 88 Anti Teror untuk mememinta keterangan perihal Salah Tangkap atau tindak pidana penculikan 2 warga Solo yang tidak prosedural, tanpa disertai surat penagkapan, masih ada perilaku dan perkataan kasar, intimidasi serta mempersulit pelaksanaan sholat dhuhur yang merupakan aktualisasi agama. Dalam kasus ini Densus 88 Anti Teror tidak minta maaf, tidak merehabilitas nama baik dan tidak memberi kompensasi sebagaiman Peraturan Pemerintah no 27 tahun 1983.
Kepada Ketua Komnas HAM untuk mengusut terjadinya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh densus 88 Anti Teror
Kepada Ketua Ombudsman untuk menindaklanjuti dugaan adanya Malladministrasi yangdilakukan Densus 88 Anti Teror

Demikian surat ini kami buat besar harapan kami, harapan warga Indonesia agar Polri pada umumnya dan Densus 88 Anti Teror pada khusunya tetap menjadi pelayan, pengayom, pelindung dan sebagai institusi penegak hukum yang profesional, proporsional dan humanis.

Surakarta, 1 Januari 2016