JAKARTA (Arrahmah.com) –Aparat bersenjata yang seringkali menangkap, menyiksan dan membunuh umat Islam dengan tuduhan teroris, Densus 88 Polri, telah menjadi operator penyadapan yang dilakukan intelijen Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan beberapa tokoh Indonesia lainnya.
Analisis itu disampaikan pengamat intelijen, Umar Abduh, menanggapi bocoran data intelijen yang diobral mantan agen CIA, Edward Snowden. “Penyadapan intelijen Australia melibatkan Densus 88,” ungkap Abduh, lansir intelejen.co.id, Jumat (22/11/2013).
Pusat operasi penyadapan intelijen Australia di Indonesia, kata Abduh, berada di salah satu bagian gedung Badan Narkotika Nasional (BNN), Cawang, Jakarta Timur. “Pusat penyadapan itu dikomando dari gedung BNN,” jelasnya.
Umar Abduh mengungkapkan, sejak tujuh tahun lalu, Indonesia ikut menandatangani “Pakta Kesetiaan”, Joint Inter Agency Counter Drug Operation Center (JIACDOC), dengan Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru dan Jepang.
“Bersama AS, Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Jepang, Indonesia siap dan rela dimonitor atau disadap melalui program bantuan JIACDOC. Dit IV/Narkoba membentuk JIACDOC, dengan bantuan US–DEA dan NSA dii beberapa kota Indonesia,” ungkap Abduh.
JIACDOC, kata Abduh, diimplementasikan dalam bentuk pengembangan suatu pusat data computer yang dapat dipakai oleh agensi atau badan penegakan hukum yang bergerak di bidang narkoba dengan bantuan pihak pihak yang terkait.
Pusat data JIACDOC berada di bawah payung dan koordinasi BNN. Sementara anggotanya terdiri dari pihak Polri, Bea Cukai, Imigrasi, Hubla Dephub dan pihak Otorita Pelabuhan Udara (Angkasa Pura). “Survey/assesment oleh Team Teknis dan Penilai (Engineering & Assesment Team) dari DEA sejumlah 7 orang dan dari Polri 1 ( satu) orang yang akan meninjau ke lokasi Pusat JIACDOC,” pungkas Umar Abduh.
Sementara itu menurut sumber arrahmah.com, Badan Iintelejen Negara dan Lembaga Sandi Negara yang menangani systemnya kiranya dapat bahu membahu untuk membongkar mafia penyadapan dan intelejen ini dari dalam negeri, jika pemerintah sungguh-sungguh menangani hal ini. (azm/arrahmah.com)
