KABUL (Arrahmah.id) – Yadgar Shadmanov, duta besar Uzbekistan untuk Afghanistan, mengatakan bahwa sebuah delegasi tingkat tinggi akan datang ke Kabul dalam beberapa hari mendatang untuk mengadakan diskusi dengan para pejabat Imarah Islam Afghanistan (IIA).
Dalam sebuah wawancara dengan RTA, Shadmanov mengatakan bahwa jika pemerintah Afghanistan saat ini menerima tuntutan komunitas internasional, maka hal itu akan diakui oleh Uzbekistan dan negara-negara lain.
“Kami akan menjadi tuan rumah delegasi besar Uzbekistan yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Djamshid Anvarovich di Afghanistan dalam waktu dekat, dan setelah delegasi tiba di Kabul, pertemuan besar akan diadakan antara para pemimpin kedua negara,” ujar Shadmanov, seperti dilansir Tolo News (1/8/2023).
Shadmanov, mengenai pengakuan Imarah Islam, mengatakan: “Jika pemerintah Afghanistan saat ini secara serius mempertimbangkan pembentukan pemerintahan yang inklusif dan penyediaan hak-hak perempuan dan menemukan solusinya, maka hal itu akan diakui tidak hanya oleh Uzbekistan tetapi juga oleh masyarakat internasional dan dunia.”
Duta Besar Uzbekistan di Kabul menambahkan bahwa kedutaan besar Uzbekistan, Qatar, Turki, Cina, Pakistan, India, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Organisasi Kerja Sama Islam aktif di Kabul dan hubungan pemerintah Afghanistan saat ini dengan mereka membaik.
IIA belum berkomentar tentang kunjungan delegasi Uzbekistan ke Afghanistan.
Para analis politik menekankan perlunya menerima tuntutan komunitas internasional.
“Menurut pendapat saya, jika masalah pendidikan diselesaikan, kita akan menyingkirkan tuntutan dunia, dan kemudian masalah pengakuan Imarah Islam akan menjadi jelas,” kata Sayed Akbar Agha, seorang analis politik.
“Jika tuntutan dunia, yang juga ditekankan oleh orang-orang Afghanistan, diterima, maka itu akan membuka jalan bagi pengakuan Imarah Islam,” klaim Fazl Hadi Wazin, seorang dosen universitas.
Di antara persyaratan yang telah ditetapkan oleh komunitas internasional untuk berinteraksi dengan Imarah Islam Afghanistan adalah pembentukan pemerintahan yang inklusif, menjunjung tinggi hak asasi manusia, terutama perempuan, dan mencegah penggunaan tanah Afghanistan untuk kepentingan negara lain.
Imarah Islam Afghanistan telah menegaskan bahwa mereka telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pengakuan, bahwa hak-hak perempuan dihormati sesuai dengan hukum Islam, dan bahwa tanah Afghanistan tidak akan digunakan untuk melawan negara lain. (haninmazaya/arrahmah.id)