KABUL (Arrahmah.id) – Berdasarkan keputusan dari pemimpin Imarah Islam Afghanistan, delapan lembaga pemerintah yang sebelumnya tidak berada di bawah manajemen kementerian kini telah digabungkan menjadi kementerian.
Zabihullah Mujahid, juru bicara Imarah Islam, menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah adanya keputusan pemimpin untuk mencegah inflasi kelembagaan, mengendalikan pengeluaran yang berlebihan, dan meningkatkan efektivitas dalam operasi, lansir Tolo News (14/5/2024).
BacaJuga
Zabihullah Mujahid mengatakan kepada Tolo News: “Lembaga-lembaga ini telah diubah dan digabungkan ke dalam lembaga-lembaga lain, yang berarti mereka telah diintegrasikan ke dalam departemen-departemen lain. Proses ini telah dilakukan untuk mencegah inflasi kelembagaan, mengendalikan pengeluaran yang tidak perlu, dan memastikan manajemen yang efektif dari lembaga-lembaga tersebut.”
Kantor Audit Tertinggi (SAO) telah digabungkan ke dalam Direktorat Pengawasan dan Penuntutan Keputusan dan Perintah.
Dewan Medis Afghanistan (AMC) telah diubah menjadi Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan Masyarakat.
Otoritas Makanan dan Obat-obatan Afghanistan telah digabungkan ke dalam Kementerian Kesehatan Masyarakat sebagai wakil badan.
Otoritas Kereta Api Afghanistan telah diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan direktoratnya telah ditugaskan untuk itu.
Laboratorium Pusat dan Provinsi untuk Minyak dan Gas dan strukturnya telah digabungkan ke dalam Deputi Pendapatan dan Bea Cukai di Kementerian Keuangan.
Laboratorium Pusat dan Provinsi untuk Makanan dan strukturnya telah digabungkan ke dalam Deputi Obat-obatan dan Makanan di bawah Kementerian Kesehatan Masyarakat.
Direktorat Pelatihan Kejuruan telah digabungkan ke dalam Kementerian Tenaga Kerja dan Sosial, dan Komite Olimpiade Nasional telah diubah namanya menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Jasmani dan Olahraga di bawah Direktorat Jenderal Olimpiade, Pendidikan Jasmani, dan Olahraga.
Keputusan pemimpin menyatakan bahwa karyawan dari lembaga dan direktorat yang digabungkan di Imarah Islam harus dipekerjakan berdasarkan kebutuhan mereka sambil memastikan hak-hak mereka tetap terjaga.
Mohammad Amin, seorang ekonom, memberikan tanggapannya: “Jika sekelompok orang menganggur dan tidak mendapatkan pekerjaan alternatif, wajar jika hal ini menjadi tantangan. Namun, lebih baik nasib para mantan karyawan ditentukan sebelum merger.”
Sebelumnya, ada sembilan belas departemen dalam pembentukan Imarah Islam, dan sekarang, setelah penggabungan beberapa departemen ini, hanya sebelas departemen yang tersisa dalam pembentukan Imarah Islam, di samping dua puluh tujuh kementerian independen. (haninmazaya/arrahmah.id)
