JAKARTA (Arrahmah.com) – Kerusakan moral generasi muda atau dekadensi moral saat ini merupakan bagian dari strategi proxy war atau perang melalui pihak ketiga yang dilancarkan negara lain kepada Indonesia. Ini dinyatakan oleh Ketua Koordinasi Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Bidang Pengembangan UMKM dan Pembangunan Pedesaan, Dr Aries Muftie, SH. SE,
” Hal itu juga dibahas di Markas Besar TNI, bahwa dekadensi moral yang kita lihat saat ini sebagai bagian dari proxy war. Karena itu TNI membuat pakta pertahanan proxy war,” ujar Aries Muftie dalam sebuah diskusi ICMI pada Sabtu (27/2/2016), lansir laman ICMI (29/2).
Kata dia, mengutip pernyataan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmayanto, yang menyatakan perang saat ini adalah perang “Proxy”, sehingga penting bagi TNI untuk membuat pakta pertahananProxy War.
“Ada analisa, diprediksi tahun 2043 dunia akan semakin kritis karena semua berebut pangan, energi dan air. Sementara semua itu berada di lokasi ekuator,” ungkap Aries
Menurut Aries yang juga Ketua Dewan Syuro itu menjelaskan, saat itu jumlah penduduk dunia sekitar 12,7 miliar jiwa dengan sekitar 9 M lebih ada di luar ekuator. “Indonesia adalah negara terbesar di ekuator,” tegas Aries.
Karenanya, Desa adalah garda terpenting untuk ketahanan pangan,energi, air dan sosial budaya yang bisa mempertahankan kedaulatan dan kesatuan NKRI, jelas Aries.
Menyadari akan hal itulah, Panglima TNI melakukan MOU Anti Proxy War antara TNI dengan Elemen Rakyat dan masyarakat termasuk dengan Gerakan Desa EMAS yang digarap oleh Aries Muftie.
“Gerakan Desa EMAS sebagai Tembok Desa Anti Proxy War, dimana TNI adalah rakyat dan rakyat adalah TNI. Jadi ini adalah Sistem Pertahanan & Keamanan Rakyat Semesta atau Sishankamrata,” kata Aries.
Karena itu, menurut Aries konten yang utama untuk proxy war melalui Media adalah konten yang membuat rasa optimis dan sangka baik khususnya dalam kehidupan kenegaraan, kebangsaan dan kebudayaan yg berbasis keragaman, demikian dikatakan Aries.
Pakta pertahanan proxy war
Terkait, Mabes TNI menandatangi pakta pertahanan proxy war media dengan sebelas organisasi dan salah satu media massa. Penandatanganan dalam rangka memerangi ancaman proxy war media ini dilakukan di Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
Mengutip Sindonews, kesebelas organisasi yang ikut menandatangani pakta pertahanan proxy war mediaadalah Produksi Film Indonesia, Pengurus Besar Nahdatul Ulama, Persatuan Guru Republik Indonesia, Ikatan Penerbit Indonesia, Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia, Indonesian Cable Television Association, Komisi Corporation Social Responsibility Nasional, Asosiasi Baitul Maal wa Tamwil, Buqu Global, NIN Media dan Dewan Masjid.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, ancaman proxy war semakin nyata dan dilakukan dengan langkah yang soft serta tidak melanggar HAM. Proxy warberperang di segala lini kehidupan berbangsa dan bernegara serta tidak terlihat karena menggunakan segala macam cara dan yang paling efektif adalah menggunakan media.
Untuk menghadapi semua itu, maka perlu ada media yang dapat menyeimbangkan namun dengan biaya yang murah dan dapat menjangkau semuanya. Inilah yang dilakukan TNI dengan menjalin kerja sama dengan masyarakat dan media.
“Saya bangga kita semua berbuat yang terbaik dan berani mengambil sikap yang tulus ikhlas untuk kemajuan bangsa Indonesia, karena memang TNI tidak bisa melaksanakan tugas pokoknya melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia sendirian,” ujar Panglima TNI, Sabtu (27/2) .
(azm/arrahmah.com)
