BANDUNG (Arrahmah.id) – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, merencanakan program wajib militer (wamil) sebagai mata pelajaran di Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayahnya.
Program ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa bela negara serta membentuk karakter dan kedisiplinan siswa.
Selain itu, wamil akan difokuskan pada anak-anak yang terlibat dalam geng motor dan tawuran pelajar sebagai bentuk pembinaan dan rehabilitasi sosial.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa wamil bukan sekadar pelajaran tambahan, melainkan langkah konkret dalam membina generasi muda agar memiliki jiwa nasionalisme dan tanggung jawab sosial.
Dengan adanya pelatihan ala militer, diharapkan siswa dapat lebih disiplin, tangguh, dan memahami pentingnya menjaga ketertiban serta keamanan di lingkungan mereka.
Selain itu, program ini juga diharapkan dapat menekan angka kenakalan remaja, terutama geng motor dan tawuran yang kerap meresahkan masyarakat.
Dengan pembinaan yang tepat, anak-anak yang sebelumnya terlibat dalam perilaku menyimpang dapat diarahkan ke jalur yang lebih positif.
Untuk merealisasikan program ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan bekerja sama dengan Komando Daerah Militer (Kodam) III/Siliwangi dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat.
Kedua institusi ini akan bertanggung jawab dalam memberikan materi pelatihan, baik dalam bentuk teori maupun praktik, yang sesuai dengan standar militer tetapi tetap menyesuaikan dengan dunia pendidikan.
Dedi Mulyadi juga menyatakan bahwa program ini akan diawasi dengan ketat agar tidak melanggar hak-hak anak dan tetap berada dalam koridor pendidikan yang mendidik, bukan menghukum.
Ia menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan dalam wamil ini akan bersifat mendidik, membimbing, dan memberikan wawasan kebangsaan yang kuat kepada para siswa.
Wacana ini menuai beragam tanggapan dari berbagai pihak. Sebagian masyarakat mendukung ide ini karena dianggap sebagai solusi atas meningkatnya kenakalan remaja di Jawa Barat.
Namun, ada pula yang mempertanyakan efektivitas dan metode yang akan diterapkan dalam program tersebut. Beberapa pihak menyoroti perlunya pendekatan psikologis yang lebih dalam untuk menangani anak-anak yang terlibat dalam geng motor dan tawuran, agar mereka tidak merasa dipaksa masuk ke dalam lingkungan yang tidak mereka pilih.
Meski demikian, Dedi Mulyadi tetap optimistis bahwa program wajib militer di SMA akan membawa dampak positif dalam jangka panjang.
Ia meyakini bahwa dengan pembinaan yang tepat, generasi muda Jawa Barat dapat tumbuh menjadi individu yang lebih bertanggung jawab, disiplin, dan memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi.
Program wajib militer di sekolah menengah atas yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, merupakan langkah ambisius dalam menciptakan generasi muda yang lebih disiplin dan memiliki jiwa nasionalisme.
Dengan kerja sama antara pemerintah daerah, institusi militer, dan pihak sekolah, diharapkan program ini dapat berjalan dengan efektif dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sosial Jawa Barat.
Namun, tantangan dalam implementasi dan respons dari masyarakat perlu menjadi perhatian agar program ini benar-benar memberikan manfaat tanpa menimbulkan dampak negatif bagi para siswa.
(ameera/arrahmah.id)
