BANDUNG (Arrahmah.id) – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mewacanakan penerapan wajib militer bagi pelajar bermasalah yang berdampak pada pendidikan. Hal itu sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan anak-anak di Jabar yang terjerumus menjadi geng motor.
Menurut Dedi Mulyadi, banyak permasalahan kalangan pelajar di Jabar sehingga memiliki dampak besar terutama pada tindak kekerasan atau kriminal dijalanan.
Bahkan yang dikhawatirkan Dedi, masalah itu bisa berdampak pada sekolah.
“Jadi begini Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor enggak selesai-selesai, Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak tidak sekolah, tidak selesai,” ujar Dedi di Pusdai Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin, 28 April 2025.
Dedi mengaku, wacana tersebut akan dirumuskan bersama bupati/wali kota se-Jabar. Tentunya, ikut serta anak wajib militer itu harus mendapat izin dari orang tua. “Hari ini kita akan merumuskan Dengan para bupati/ wali kota Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan,” sahutnya.
Secara teknis, lanjut Dedi, wajib militer tersebut nanti akan menyasar pelajar yang kerap melakukan tawuran. Pelajar tersebut pun bakal mengikuti wajib militer selama satu tahun sebagai bentuk pembinaan agar tidak kembali terjerumus melakukan tindak kekerasan.
“Nanti ada anak yang tawuran di jalan Kita akan bawa Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer. Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi Kita sekolahkan di situ selama satu tahun Minimalnya enam bulan,” bebernya.
Dedi menargetkan, program wajib militer bagi pelajar akan mulai diterapkan pada Mei mendatang. Bahkan Dedi sudah berkomunikasi dengan Pangdam III Siliwangi terkait barak untuk menampung pelajar-pelajar bermasalah tersebut.
“Mulai Mei, kita sudah mulai jalan Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan Di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah menyiapkan Barak-barak sudah disiapkan,” tandasnya.
(ameera/arrahmah.id)
