NEW DELHI (Arrahmah.com) – Daftar kewarganegaraan yang kontroversial di India timur laut yang menyebabkan hampir dua juta orang menghadapi masalah pelik dan menjadikan masa depan mereka terkatung telah menyebabkan perlawanan besar, lansir AFP, kemarin (31/8/2019).
Pasalnya, program Daftar Warga Nasional (NRC) pentolan Partai Hindu-nasionalis Perdana Menteri Narendra Modi, Bharatiya Janata (BJP) di negara bagian Assam menyatakan urgensi untuk deteksi “penyusup asing” yang diarahkan pada warga beragama Islam yang tinggal di daerah tersebut.
BacaJuga
Para kritikus mengatakan proses NRC mencerminkan tujuan BJP untuk melayani umat Hindu da mengecualikan warga Muslim.
Tetapi strategi tersebut tampaknya telah menjadi bumerang dimana para pemimpin BJP lokal yang mengklaim bahwa banyak orang Hindu berbahasa Bengali, kelompok pemberi suara utama untuk partai tersebut, tidak dimasukkan dalam daftar.
“Kami tidak mempercayai NRC ini. Kami sangat tidak bahagia,” kata Ranjeet Kumar Dass, presiden partai BJP di Assam kepada Press Trust of India Sabtu malam (31/8).
— Anwar Khan (@anwarkhan3737) September 1, 2019
Mereka yang memiliki dokumen kewarganegaraan yang ‘diragukan’ memiliki 120 hari untuk mengajukan banding di Pengadilan khusus Orang Asing (FT).
“Jika kami melihat bahwa FT memberikan penilaian yang merugikan atas banding dari warga asli India … kami akan menggugat undang-undang ini dan membuat tindakan untuk melindungi mereka,” tambah Dass.
Seorang pemimpin oposisi utama Kongres Adhir Ranjan Chowdhury mengatakan partainya akan mendukung mereka yang secara keliru dikecualikan, termasuk memberi mereka bantuan hukum.
"We do not trust this NRC. We are very unhappy," Ranjeet Kumar Dass, #BJP party president in Assa, said.https://t.co/T857EvZMfQ
— The Express Tribune (@etribune) September 1, 2019
Assam telah lama menjadi saksi gelombang besar migrasi tempat lain, termasuk di bawah pemerintahan kolonial Inggris dan sekitar perang kemerdekaan Bangladesh tahun 1971 ketika jutaan orang melarikan diri ke India.
Di bawah NRC, hanya mereka yang dapat menunjukkan bahwa leluhur mereka ada di India sebelum tahun 1971 dapat dimasukkan dalam daftar.
Penduduk desa Assam mengatakan kepada AFP tentang anggota keluarga yang dikeluarkan meskipun mereka memiliki dokumen serupa dengan kerabat mereka.
“Nama anak-anak kami ada dalam daftar tetapi nama istri saya tidak ada. Dia menyerahkan semua dokumen dan catatan … kenapa ini terjadi?,” seorang warga bernama Jaynal Abudin menyayangkan.
Mereka yang dokumennya diragukan, yang sebagian besar berada dalam kondisi miskin dan buta huruf, harus menempuh proses hukum yang panjang dan mahal termasuk keharusan membawa kasus mereka ke pengadilan jika mereka ditolak oleh FT.
NRC, yang muncul setelah New Delhi mencabut otonomi Kashmir, satu-satunya negara mayoritas Muslim di India, telah memperkuat kekhawatiran di antara 170 juta Muslim minoritas India bahwa mereka adalah orang-orang ‘terpilih’ (dengan dalih dokumen kewarganegaraan palsu) oleh pemerintah pusat.
BJP sebelumnya mengatakan ingin NRC direplikasi secara nasional.
Kepala BJP Delhi Manoj Tiwari pada Sabtu (31/8) menyerukan daftar serupa untuk diterapkan di ibukota, dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi imigran ilegal. (Althaf/arrahmah.com)
