BURMA (Arrahmah.id) – Tiga Anggota Dewan Keamanan PBB yakni Cina, Rusia serta Serbia terus memasok senjata yang digunakan junta Myanmar untuk menyerang warga sipil sejak kudeta tahun lalu, ungkap seorang pakar hak asasi manusia pada Selasa (22/2/2022).
Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia Myanmar, Thom Andrews, mendesak Dewan Keamaan PBB agar mengadakan sesi darurat untuk debat dan voting pada resolusi untuk setidaknya melarang transfer senjata yang diketahui digunakan militer Myanmar untuk menyerang dan membunuh warga sipil.
Pada Selasa (22/2) Andrews merilis sebuah laporan yang merinci dari mana junta Myanmar mendapatkan senjatanya, dan menyoroti bahwa dua anggota tetap Dewan Kemanan PBB, yang memegang hak veto atas keputusannya, merupakan pemasok utama senjata ke junta Myanmar.
“Meskipun bukti kejahatan kekejaman junta militer yang dilakukan dengan impunitas sejak meluncurkan kudeta tahun lalu, anggota Dewan Keamanan PBB Rusia dan Cina terus memberikan junta militer Myanmar dengan banyak jet tempur, kendaraan lapis baja, dan dalam kasus Rusia, janji senjata lebih lanjut,” kata Andrews dalam sebuah pernyataan, dilansir Daily Sabah.
“Selama periode yang sama, Serbia telah mengizinkan roket dan artileri untuk diekspor ke militer Myanmar,” kata Andrews, yang merupakan ahli independen yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB, tetapi tidak berbicara atas nama badan dunia itu.
“Sangat penting bahwa negara-negara anggota dan Dewan Keamanan bertindak segera untuk menghentikan penjualan senjata ke junta militer. Nyawa manusia, dan kredibilitas Dewan Keamanan, dipertaruhkan,” katanya.
“Dewan Keamanan harus mempertimbangkan, setidaknya, sebuah resolusi untuk melarang senjata yang digunakan oleh militer Myanmar untuk membunuh orang yang tidak bersalah,” pungkasnya.
Myanmar berada dalam kekacauan, ekonominya lumpuh, dan lebih dari 1.500 warga sipil tewas dalam tindakan keras militer sejak kudeta pada Februari 2021, menurut kelompok pemantau lokal. (rafa/arrahmah.id)
